RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), melibatkan semua pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Harus menjadi penanganan kita bersama semua pihak. Baik itu keterlibatan dinas terkait, pemerintah kecamatan dan desa, puskesmas termasuk keterlibatan seluruh masyarakat, karena kita tidak bisa berjalan sendiri,” kata Kepala DP3A Mitra, Sherly Rompas, saat dijumpai di ruang kerjanya Senin (15/8/2022).
“Misalnya, sinkronisasi data anak-anak yang kami butuhkan dari Dinas Dukcapil. Kemudian pemerintah kecamatan secara responsif melaporkan kepada kami apabila ada kejadian-kejadian kekerasan, baik yang dilaporkan maupun yang ditemukan langsung,” tambahnya.
Rompas menambahkan, termasuk keterlibatan puskesmas apabila ada korban kekerasan baik perempuan maupun anak, yang meminta untuk dilakukan visum. Bila ada demikian sesegera mungkin dilaporkan ke pihaknya.
Ia juga mengungkapkan, belum sepenuhnya kasus kekerasan yang terjadi dilaporkan oleh korban maupun masyarakat sekitarnya. Lantaran masih banyak dari mereka yang enggan melakukan pelaporan mengenai kejadian-kejadian tersebut.
Meski begitu, ia meminta masyarakat terlebih korban jangan segan-segan melapor ke DP3A Mitra. Dirinya juga memastikan, pihaknya akan terus fokus pada peningkatan pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan layanan serta perlindungan bagi para korban.
“Maka dari itu DP3A Mitra berencana akan mengembangkan sebuah aplikasi berbasis online sebagai wadah pelayanan pelaporan masyarakat dengan tidak mengungkap secara publik identitas korban,” tukasnya. (HENGLY)
