Bawaslu, KPU dan DKPP Diingatkan Tetap Membina Hubungan Baik Guna Mencegah Potensi Pelanggaran Pemilu

  • Bagikan
Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dan Stakeholder pada Pengawasan Tahapan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024, Jumat (9/2/2024).

Manado, BERITASULUT.co.id – Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Bawaslu, KPU dan DKPP selaku penyelenggara pemilu harus membangun sinergitas dan hubungan yang harmonis.

Hal ini dikatakan Akademisi Dr Jericho Pombengi SSos MSi saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dan Stakeholder pada Pengawasan Tahapan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024, di Manado, Jumat (9/2/2024).

“Dalam berbagai pertemuan saya selalu mengingatkan tiga lembaga ini untuk tetap membina hubungan yang baik dan harmonis dalam mencegah potensi pelanggaran terjadi,” ujarnya.

Ia pun memaparkan permasalahan yang di jumpai pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu baik tahap pertama pada 13 September s/d 11 November 2023, maupun tahap kedua pada 15 November 2023 s/d 14 Januari 2024.

“Ke dalam distribusi logistik, kurangnya Akses Informasi, kendaraan, cuaca, geografis, keamanan dan jarak tempuh,” katanya.

Disamping itu Jericho mengingatkan potensi pelanggaran yang bisa terjadi jika tidak dicegah secara dini, antara lain KPU Kab/Kota yang tidak memberi informasi distribusi logistik ke Bawaslu.

Selanjutnya, surat suara yang belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya, kerja Bawaslu dihalang halangi seperi terjadi di Provinsi Jambi, terdapat surat suara rusak, dan penempatan surat suara bukan di gudang logistik.

Ia menjelaskan soal optimasi pengawasan distribusi logistik, yakni Penggunaan sistem informasi logistik (silog) harus dioptimalkan untuk memantau pergerakan produksi dan distribusi logistik.

Baca Juga:  Bawaslu Mediasi Sengketa Pemilu Partai Demokrat dan KPU Sulut, Ini Hasilnya
  • Bagikan