Mantapkan Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024, Bupati FDW Rakor Bersama Kementerian

  • Bagikan

Jakarta, BERITASULUT.co.id – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2024, Kamis (14/3/2024) di Bidakara Hotel Jakarta.

Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen antar instansi terkait lewat pengadaan ASN Tahun 2024, dengan fokus pada pemenuhan talenta digital dan tindaklanjut pemenuhan ASN di instansi.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menekankan komitmen pemenuhan kebutuhan ASN sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan target 774.999 ASN P3K guru.

“Melalui seleksi ini kuota guru ASN P3K dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kolaborasi antara Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan kementerian lainnya menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Nadiem.

Senada dengan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan-RB) menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan formasi 2.302.543 ASN.

“Birokrasi yang berdampak, lincah, dan cepat menjadi tujuan utama yang ditopang oleh pemerintah digital kemudian rekrutmen ASN harus mendorong birokrasi profesional untuk menuju 4 besar ekonomi,” ucap Azwar Anas.

Iapun menekankan pentingnya simplifikasi proses bisnis, manajemen kinerja, dan pembagian kewenangan untuk mempercepat transformasi pemerintahan.

Dalam kegiatan ini juga diserahkan surat Menteri PAN-RB tentang persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah Tahun 2024.

Diketahui, rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen antar instansi terkait lewat pengadaan ASN Tahun 2024, dengan fokus pada pemenuhan talenta digital dan tindaklanjut pemenuhan ASN di instansi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menpan- RB, Mendikbudristek, Menteri ATR/BPN, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Turut hadir juga para Gubernur, serta Bupati dan Wali kota se- Indonesia.

(*/toar)

Baca Juga:  Bawaslu dan Gakkumdu Minsel bahas potensi pelanggaran pidana di Pilkada 2020
  • Bagikan