Manado, BERITASULUT.CO.ID – Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) Steffen Linu SS. MAP mengungkapkan bahwa Bawaslu sudah sekitar 97% menyelesaikan tugas pengawasan di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan Dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang digelar di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Jumat (7/6//2024) malam.
“Jadi tinggal menunggu pembacaan putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) yang di Kabupaten Minahasa dan Kotamobagu, sehingga menjadi kewajiban bagi kami mempersiapkan dalam waktu dekat dan mungkin sudah berjalan Pilkada 2024,” ujarnya.
Ke depan katanya, mereka akan mencoba memaksimalkan tugas dan wewenang dari Bawaslu.
“Kami membutuhkan mitra yang strategis dalam hal merancang dan membantu kami dalam metode dan strategi dalam kami melakukan pengawasan pada tahapan Pilkada nanti,” kata Steffen.
Dalam waktu dekat ini, pihaknya diperintahkan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berbasis wilayah.
“IKP ini sedikit berbeda dengan pemilu, karena penekanannya pada wilayah, karakteristiknya sasaran utama karena tidak bisa di pakai secara nasional,” ungkapnya.
Bawaslu Sulut juga akan memaksimalkan kinerja. Apalagi Bawaslu RI meminta untuk melaporkan kerjasama-kerjasama bersama dengan lembaga-lembaga dan stakeholder Pemilu dalam bentuk MoU.
