Dikatakannya, perwakilan nelayan melakukan walk out juga merasa tidak puas atas sikap PT MUP yang tidak menyerahkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ke DPRD Sulut yang awalnya diminta DPRD Sulut.
“Kami tetap meminta dokumen amdal. Tenang saja, tidak akan kemana-mana dokumen ini,” harap Tuuk.
Tapi menurut Tuuk, PT MUP mengatakan sebaiknya DPRD Sulut meminta kepada instansi terkait yang mengeluarkan dokumen Amdal sebagai fungsi pengawasan lembaga dewan.
Lanjutnya, DPRD Sulut pasti akan mencarikan soal persoalan ini. Sedangkan terkait rekomendasi, ia mengatakan itu akan menjadi keputusan pimpinan.
“Saya akan laporkan dulu kepimpinan. Soal apakah ada rekomendasi yang lain atau rekomendasi tetap biarlah nanti ditentukan dalam rapat dengan pimpinan,” tukas politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara Direktur PT MUP Martinus Salim memastikan untuk saat ini pihaknya akan melanjutkan pembangunan tambatan perahu.
“Sebab itu komitmen kami dengan nelayan. Selanjutnya kami nanti akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD untuk menuntaskan kasus ini,” katanya.
Salim juga enggan menanggapi penyampaian warga dan nelayan karena masalah teknis.
Diketahui sebelumnya, rekomendasi DPRD Sulut adalah menghentikan sementara aktivitas dilahan reklamasi pantai Karangria.
(IKA)
