Manado,BERITASULUT.CO.ID- Pembangunan di bawah kepemimpinan Yulius-Victor (YSK-Victory) di Sulawesi Utara memang menghadapi tantangan fiskal yang berat, terutama akibat adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Namun, disisi lain banyaknya aspirasi masyarakat lewat anggota DPRD Sulut yang ingin cepat direspon, sebagaimana disampaikan dalam laporan Reses anggota DPRD Sulut dan Laporan Pansus LKPJ Pada Paripurna, Kamis (23/4/2026).
Menurut Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ, Louis Carl Schramm, SH, MH, bahwa postur APBD Sulut saat ini sedang “tercekik” oleh kewajiban pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta adanya pemotongan dana transfer daerah yang signifikan yang mencapai Rp.593.9 Miliar.
“Pemprov Sulawesi Utara memiliki hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar total Rp1,4 triliun (termasuk bunga) yang harus dilunasi hingga tahun 2029. Siapapun yang menjabat sebagai kepala daerah akan kesulitan mengeksekusi program baru secara maksimal karena anggaran tersedot untuk mencicil kewajiban masa lalu, makanya kondisi keuangan daerah saat ini berada pada posisi yang tidak ideal,”ungkap Louis.
Ia pun mendesak pemerintah provinsi Sulut untuk segera mencari jalan keluar.
“Beban cicilan itu baru tuntas pada akhir 2029, sehingga gubernur dan wakil gubernur terpilih saat ini baru bisa bergerak leluasa empat tahun ke depan. APBD kita masih terikat pada kewajiban pelunasan utang yang cukup besar,” tegas Schramm .
Meski demikian, beban di atas Rp200 miliar per tahun hingga 2028 tetap menjadi hambatan bagi ruang gerak fiskal daerah.
“Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp593,9 miliar. Tekanan ganda dari cicilan utang dan berkurangnya dana dari pusat ini memaksa pemerintahan YSK-Victory untuk melakukan efisiensi tinggi dan skala prioritas yang sangat ketat. Ini bukanlah hal yant mudah ditengah banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk,” ungkap Louis Schramm Ketua Gerindra Kota Manado ini.
“Gubernur YSK dituntut untuk inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru agar pembangunan infrastruktur dan program sosial tidak mandek di tengah keterbatasan anggaran,”tambahnya.
Hal ini pun diakui Gubernur. Kata Gubernur Yulius Selvanus Pemeritahan YSK-Viktory tetap berkomitmen melaksanalam Pembagunan, namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor.
Meski demikian Gubernur Optimis jika WPR sudah jalan maka pembangunan Sulut akan maju.
“Kami sudah hitung lewat sektor tambang WPR kita bisa ketambahan hingga Rp. 3 Triliun. Mohon sabar dan pengertian anggota Dewan dan masyarkat,”pungkas Gubernur saat membawahkan sambutan.
Diketahui sebelumnya dalam
Pembahsan LKPJ Gubernur Sulut berasama perangkat daerah. BKAD Sulut Beberkan Jadwal Pelunasan hingga Akhir 2029.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulut, Clay Dondokambey, merinci jadwal cicilan yang masih tersisa. Ia menjelaskan bahwa pinjaman ini berstatus close ending dan berakhir pada 31 Desember 2029.
Pemotongan DAU sudah berjalan setiap bulan sehingga saldo utang terus menyusut sejak Maret 2026. Pemotongan DAU sudah berjalan setiap bulan sehingga saldo utang terus menyusut sejak Maret 2026. Namun demikian, total kewajiban yang tersisa masih cukup besar dan membatasi fleksibilitas anggaran Sulut.
Clay pun menjelaskan bahwa, cicilan 2026 sebesar Rp227,9 miliar menjadi yang terbesar dalam sisa periode pembayaran. Angka itu kemudian menurun secara bertahap, dari Rp222 miliar pada 2027, Rp217 miliar pada 2028, hingga Rp68 miliar pada 2029 sebagai cicilan penutup.
(IKA)
