Manado,BERITASULUT.CO.ID– Gubernur Provinsi Sulut Yulius Selvanus telah melakukan penghematan anggaran yang mencapai angka Rp.1,9 miliar sangat signifikan di pos anggaran perjalanan dinas kepala daerah.
Hal ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Anggota DPRD Sulut Gracia Yubelinda Oroh.
Dikatakan Legislator Partai Gerindra ini mengatakan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan Gubernur Sulut sejalan dengan arahan pemerintah pusat (Mendagri).
“Ini memang menekankan efisiensi anggaran perjalanan dinas kepala daerah agar dana publik lebih fokus pada program prioritas. Ini sangat luar biasa dan ini benar patut di apresiasi,”ungkap Oroh, kepeda sejumlah wartawan, Selasa (21/4/2026).
Ia pun mengatakan bahwa Gubernur Sulut lewat
Penghematan ini, beliau tidak membawa ajudan atau pendamping saat melakukan perjalanan dinas.
“Ini termasuk setiap kali kunjungan ke Jakarta,”terangnya.
Oroh pun berharap, agar dengan dilakukannya penghematan ini dapat memberikan contoh yang baik untuk kepala daerah lainnya.
“ Ini patut dijadikn contoh, untuk seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi, bahkan untuk Kepala daerah Kabupaten/Kota,”ujar Personil Komisi III Bidang pembangunan DPRD Sulut ini.
Diketahui, dalam rapat pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 yang tengah dibahas di DPRD Sulut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut Christian Iroth membeberkan bahwa penghematan ini bersumber dari kebijakan personal Gubernur yang memilih untuk membatasi pengawalan protokoler saat bertugas ke luar daerah
”Sejak dilantik 20 Februari 2025, beliau sangat ketat soal efisiensi. Selama tahun 2025, Pak Gubernur tidak pernah menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk pendamping ataupun ajudan. Tiap kali ke Jakarta, beliau pergi sendiri,” ungkap Christian.
Menurut Christian, Gubernur Yulius berpandangan bahwa fasilitas negara harus digunakan seefektif mungkin dengan mengoptimalkan peran Badan Penghubung di Jakarta untuk memfasilitasi setiap kegiatan kedinasan.
Langkah strategis ini diambil ketimbang memboyong personel dari Manado yang dinilai hanya akan menambah beban anggaran, sehingga efisiensi birokrasi dapat terwujud secara maksimal tanpa mengurangi kualitas kinerja di pusat.
”Beliau berpikir posisi sekarang sedang fokus efisiensi. Sampai saat ini, seingat saya belum pernah ada penggunaan anggaran perjalanan dinas Gubernur yang menyertakan pendamping,” pungkasnya.
(IKA)
