Manado, BERITASULUT.CO.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian dan Penjelasan Gubernur terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sulit Tahun Anggaran 2025, Senin (22/7/2024),
Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Raski Mokodompit, dan Billy Lombok.
Dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekdaprov Steve Keppel dan sejumlah pejabat Pemprov Sulut, serta para Anggota DPRD Sulut.
Dalam sambutannya Gubernur Sulut Olly Dondokambey memberikan apresiasi kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Sulut atas sinergi dan komitmen sebagaimana telah ditunjukkan selama ini.
Dalam menyusun, membahas, mengimplementasikan dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Dikatakannya, penyusunan KUA-PPAS telah dilaksanakan dan bahas di setiap tahun berjalan untuk menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun berikutnya.
“Tahapan ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai pedoman bersama dalam berbagai hal, baik itu kebijakan umum atas APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan; pedoman dalam mengarahkan sumber daya fiskal untuk mencapai target-target pembangunan, bahkan sebagai instrumen untuk menunjukkan prioritas pembangunan yang transparan dan akuntabel dalam satu tahun anggaran,” ujar Gubernur.
Ia berharap agar pemerintah dapat mengambil peran yang optimal dalam setiap pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2025,
“Orientasinya tentu demi kelancaran pembangunan tahun 2025 sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Utara,” kata Gubernur.
Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Gubernur.
Untuk mewujudkan tema ini, kebijakan prioritas pembangunan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. Pembangunan infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), serta reformasi pengelolaan sampah.
3. Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan.
(ADV/DPRDSULUT)
