Manado,BERITASULUT.CO.ID– DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (25/3/2026).
Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B., KBD.,didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu,Royke Anter dan Stela M Runtuwene, Turut Hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Forkopimda.
Fokus utama capaian pemerintah sepanjang tahun 2025 diarahkan pada dua pilar besar: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan konektivitas wilayah hingga kancah global.
Transisi Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Dalam pidatonya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan fase transisi krusial bagi Bumi Nyiur Melambai.
“Pemerintah telah bekerja keras meletakkan fondasi pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan. LKPJ ini bukan sekadar laporan rutin di atas kertas, tetapi merupakan cerminan sejauh mana kerja nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendasar rakyat. Kita memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan pemerataan sosial,” ungkap Gubernur Yulius.
Beberapa poin strategis yang menjadi sorotan dalam paripurna tersebut meliputi, Penekanan pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta pendidikan.
Konektivitas Global, Optimalisasi infrastruktur gerbang Pasifik untuk memperkuat posisi Sulut sebagai hub logistik internasional.
Penguatan sektor UMKM dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan pasca-transisi kepemimpinan.
Dalam kesemptan tersebut, Ketua DPRD Sulut, dr.Fransiscus Silangen, SpB.KBD memberikan apresiasi atas kehadiran Gubernur dan penyampaian laporan tersebut secara tepat waktu.
“LKPJ ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPRD melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk dibahas lebih mendalam secara internal. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini benar-benar selaras dengan realita di lapangan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara,” pungkas Silangen.
(IKA)
