UMP Sulut 2027 Naik 8,02 Persen, Ini Harapan Gubernur Yulius

Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengumumkan UMP Sulut Tahun 2027, Jumat (20/11/2026).

Manado, BERITASULUT.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465, pada Jumat (20/11/2026) hari ini.

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp320.835 atau sekitar 8,02 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp4.002.630.

Penetapan ini menjadi kabar penting bagi para pekerja dan buruh di Sulawesi Utara.

Kenaikan upah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya beli sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di tengah dinamika kebutuhan hidup yang terus berkembang.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menetapkan besaran UMP 2027 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.

Dalam keputusan tersebut, perhitungan UMP menggunakan nilai Alpha 0,74 dengan pengali sebesar 8,02 persen.

Penetapan ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengupahan, yang mewajibkan gubernur mengumumkan UMP paling lambat 21 November 2026.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan, kebijakan kenaikan upah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan pekerja.

“Pemerintah juga memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan perusahaan maupun iklim investasi di Sulawesi Utara,” ujarnya di Wisma Negara, Bumi Beringin, Kota Manado.

Dikatakan pula, keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kemampuan pengusaha merupakan hal penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat dan harmonis.

“Saya berharap dengan ditetapkannya UMP ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta daya beli para buruh. Di sisi lain, kami berharap para investor dan pelaku usaha tidak terbebani, karena pertumbuhan ekonomi Sulut saat ini berada dalam kondisi baik,” ujar Yulius.

Ia juga mengajak seluruh pengusaha dan pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk mematuhi keputusan tersebut serta melaksanakan kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemprov Sulut turut mengingatkan bahwa ketentuan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya mengacu pada struktur dan skala upah yang berlaku di masing-masing perusahaan.

Kenaikan UMP ini diharapkan menjadi titik temu kepentingan pekerja dan pengusaha.

Di satu sisi, buruh memperoleh peningkatan pendapatan, sementara di sisi lain dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang.

UMP Sulawesi Utara Tahun 2027 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Dengan penetapan tersebut, seluruh perusahaan di wilayah Sulawesi Utara diharapkan segera menyesuaikan kebijakan pengupahan untuk tahun mendatang.

(DONWU)