Manado, BERITASULUT.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan reses pertama masa persidangan kedua tahun 2026.
Agenda Reses I pada masa persidangan kedua ini dilaksanakan secara serentak pada 28-31 Maret 2026.
Dalam kesempatan ini delapan anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado resmi turun ke lapangan.
Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, dan ini sangat bermanfaat sekali.
Kegiatan rutin konstitusional ini bertujuan untuk menjemput langsung aspirasi, keluhan, hingga masukan dari masyarakat di berbagai titik di Ibu Kota Provinsi Sulut.
Menyerap aspirasi ini dilaksanakan selama empat hari, para legislator menemui konstituen di berbagai kecamatan guna mendengarkan persoalan krusial yang dihadapi warga.
Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Reynald Anter menggelar reses dengan menemui warga masyarakat Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Selasa (31/3/2026).
Sejumlah aspirasi disampaikan warga terkait dengan bantuan bencana dimana distribusi dan sinkronisasi data penerima bantuan pascabanjir. Juga Layanan Kesehatan terkait Kendala dalam administrasi dan kepesertaan BPJS Kesehatan serta Sertifikasi Tanah dimana Permohonan bantuan dari masyarakat terkait pendampingan penerbitan sertifikat tanah agar memiliki kepastian hukum.
Royke Anter berkomitmen untuk membawa poin-poin tersebut ke ranah kebijakan. Ia berjanji akan mengawal setiap usulan sesuai dengan porsi kewenangan yang ada.
”Semua masukan ini kami tampung dan akan dikawal. Kami akan teruskan ke pihak terkait, baik itu di tingkat Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, bahkan hingga ke Pemerintah Pusat jika memang itu ranahnya. Intinya, kami akan berupaya agar apa yang menjadi keluhan warga mendapatkan solusi yang nyata,” tegas Legislator DPRD Provinsi Sulut dari Partai Demokrat ini.
Legislator Partai Gerindra Louis Carl Schraam menemui konstituen di Kelurahan Tumumpa I, Kecamatan Tuminting, Sabtu (28/3/2026).
Dikatakannya bahwa ada banyak-banyak kebutuhan yang didapat dalam menyerap aspirasi ini.
“Salah satunya jalan perkuburan. Masyarakat memohon agar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi maupun kota agar supaya orang juga merasa aman dan nyaman disaat ada duka untuk mengantarkan jenazah ke tempat pekuburan,” terang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini.
Selain itu katanya, ada juga aspirasi-aspirasi lainnya yang disampaikan masyarakat. Soal permohonan usaha atau UMKM, bahkan lahan untuk koprasi Merah Putih, serta permintaan hewan kurban.
“Jadi ini harus disuport oleh pemerintah, dan ini wajib bagi masyarakat yang ingin berusaha. Soal koprasi merah putih, saat ini pemerintah pusat lewat kementerian koperasi lagi menginstruksikan menyarikan lokasi untuk membangun gerai koperasi merah putih di daerah Tumumpa Satu. Ini supaya ada koperasi merah putih yang sudah terbentuk di wilayah sini,” ujarnya.
“Dan untuk bantuan hewan kurban, Mesjid At Taufik ini merupakan salah satu mesjid yang memiliki jamaah yang terbesar bukan hanya di Kota Manado, tapi juga di sulut. Jadi wajib pemprov mengalokasikan bantuan sapi kurban untuk mesjid ini, apalagi menghadapi hari raya kurban. Jadi haruslah pemerintah memperhatikan ini,” jelas Schramm.
Ia mengakatan bahwa, setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini akan disampaikan, dan akan di masukan dalam pokok-pokok pikiran (pokir).
“Ini akan ditindaklanjuti, akan kami sampaikan kepada Pemerintah provinsi,” pungkasnya.
Amir Liputo SH menggelar kegiatan Masa Reses I bertempat di kawasan Sospol, Kecamatan Tuminting, Sabtu (28/3/2026) siang.
Sejumlah aspirasi masyarakat berhasil diserap. Dimana masyarakat menyampaikan keluhan soal Permasalahan seperti BPJS, air bersih untuk rumah ibadah, penanganan sungai Mahawu dan Bailang, penerangan jalan, pembuatan jalan setapak serta pendirian sekolah negeri di bagian utara Manado, menjadi keluhan warga.
Amir Liputo yang duduk di Komisi III bidang pembangunan ini mengatakan, terkait air bersih untuk rumah ibadah, penerangan jalan dan pembuatan jalan setapak dirinya mempersilahkan untuk memasukan proposal. “Silahkan proposalnya dimasukan ke saya,” jawab Liputo.
Sementara itu, terkait pembangunan sekolah, politisi PKS ini menjelaskan pembangunan sekolah negeri di wilayah utara sudah diusulkan. Sementara untuk soal zonasi akan ditinjau kembali.
“Intinya aspirasi yang disampaikan akan dilihat kewenangannya apakah menjadi kewenangan propinsi ataupun kewenangan pemkot manado, tentunya dengan memperhatikan skala prioritas,” ungkapnya.
Liputo pun menyampaikan bahwa, untuk aspirasi yang ada, akan di sampaikan lewat pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk ditindaklanjuti. “Saya tetap fokus untuk selalu perjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Politisi Partai NasDem Julyeta Runtuwene menggelar reses di Kelurahan Pinaesaan Manado, tempat gedung Griya Peninsula, Senin (30/3/2026), dan juga turun di sejumlah sekolah di Kota Manado.
Sebagai Anggota Komisi IV di dalamnya membidangi pendidikan, mantan Rektor UNIMA ini berkesempatan dimasa reses berkunjung, berdialog dengan jajaran pimpinan SMKN 1, SMKN 9 serta SMAN 4 di Kota Manado berbicara tentang kondisi sarana prasarana (ruang kelas, laboratorium).
Juga kebutuhan guru serta dukungan pengembangan seni budaya dan olah raga, IT bahkan penghargaan kepada siswa berprestasi serta banyak hal lainnya.
Legislator PDI Perjuangan Irene Golda Pinontoan menggelar reses di tiga lokasi berbeda, yakni Kelurahan Meras, Kelurahan Mapanget Barat, dan Kelurahan Lawangirung.
Berbagai isu mengemuka dalam reses tersebut, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga persoalan sosial yang dirasakan warga di tingkat kelurahan.
Warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah provinsi.
Legislator Partai Golkar Yongkie Limen reses di Dendengan Dalam. Sedangkan Legislator PDIP Royke Roring reses di Kecamatan Malalayang dan Kelurahan Paal IV. Adapun aspirasi didapat soal infrastruktur dan kesehatan masih mendominasi.
Legislator PDI Perjuangan Jeane Laluyan reses di Wilayah Titiwungen dan Malalayang.
Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi perbaikan drainase untuk antisipasi banjir dan pemeliharaan jalan lingkungan, peningkatan kualitas layanan BPJS serta bantuan sarana prasarana sekolah, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan pemberdayaan UMKM lokal.
8 Anggota DPRD Sulut Dapil Manado menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap usulan yang masuk. Ini nantinya akan di tampung dan akan di kawal dan di tindaklanjuti lewat pokok-pokok pikiran (pokir) di DPRD Sulut.
Aspirasi ini nantinya akan dirangkum dalam laporan resmi reses dan diperjuangkan dalam rapat paripurna agar dapat diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi dalam penyusunan program kerja ke depan.
Reses adalah kewajiban moral dan politik kami. Suara masyarakat Manado adalah prioritas yang harus kami sampaikan kepada eksekutif agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga.
(ADVERTORIAL/DPRDSULUT)
