Manado,BERITASULUT.CO.ID- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, bersama perangkat daerah kembali melakukan pembahasan lanjutan.
Rapat ini digelar di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut, Senin (20/4/2026). Dipimpin langsung di oleh Sekretaris Pansus LKPJ, Remly Kandoli.
Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Dr.Denny Manggala. Dan jajaran eselon II di lingkup Pemprov Sulut, Deicy Paath (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR), Kepala Bappeda Sulut
Plt. Sekretaris DPRD (Setwan) Sulut, Weliam Niklas Silangen, dan Kepala DLH.
Disampaikan Sekretaris Pansus bahwa Rapat ini merupakan tindaklanjut atas peninjauan lapangan (on the spot) yang dilakukan Pansus LKPJ, ke sejumlah lokasi proyek infrastruktur dan program strategis di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
“Rapat lanjutan ini dilaksanakan karena pada pembahasan sebelumnya kepala OPD tidak hadir seperti Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, Setwan dan Bappeda untuk menjawab pertayaan terkait Pokir anggota Dewan. Kami ingin mendapatkan informasi terkait dengan relisasi sari program dan anggaran ditahun 2025 terhadap SKPD yang belum sempat hadir sebelumnya dalam pembahasan pekan lalu ,”ungkap Legislator PDI Perjuangan ini.
Terpantau dalam rapat tersebut, ada beberapa program strategis menjadi sorotan, antara lain, Dinas PUPR dicecar mengenai progres pembangunan jalan dan fasilitas publik yang sebelumnya telah ditinjau oleh tim Pansus. Bappeda memberikan tanggapan terkait dengan Poki anggota DPRD Sulut. Plt. Setwan memberikan laporan terkait dukungan administrasi terhadap kinerja legislatif sepanjang tahun berjalan.
Plt Sekretaris Provinsi Denny Manggala, memberikan apresiasi atas ketelitian Pansus dalam melakukan kroscek lapangan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pertanggungjawaban gubernur berjalan sesuai aturan yang berlaku dan transparan,”ujar mangala.
Rapat berlangsung interaktif dengan sejumlah instruksi dari Pansus agar SKPD segera melengkapi dokumen pendukung yang masih kurang sebelum memasuki tahap finalisasi rekomendasi LKPJ.
Saat dikonfirmasi terkait dengan agenda Penetapan, Kandoli menjelaskan bahwa untuk
Paripurna kemungkinan akan dilangsungkan paling lambat, Jumat (24/4/2026).
Turut hadir dalam rapat pimpinan Dewan, Royke Anter serta sejumlah anggota Pansus, Paula Runtuwene, Vonny Paat, Berty Kapojos, jeane Lalujan dan Toni Supit.
(IKA)
