Manado, BERITASULUT.CO.ID- Gubernur Provinsi Sulut Yulius Selvanus telah melakukan penghematan anggaran yang sangat signifikan di pos anggaran perjalanan dinas kepala daerah.
Hal ini pun mendapat Apresiasi dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggunggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun anggaran 2025, Raski Azhari Mokodompit.
Menurut Legislator Partai Golkar ini bahwa penghematan anggaran yang mencapai angka Rp.1,9 miliar sejalan dengan arahan pemerintah pusat (Mendagri) yang memang menekankan efisiensi anggaran perjalanan dinas kepala daerah agar dana publik lebih fokus pada program prioritas.
“Penghematan ini dilakukan dengan cara tidak membawa ajudan atau pendamping saat melakukan perjalanan dinas, termasuk setiap kali kunjungan ke Jakarta. Luar biasa pak Gubernur ini patut diapresiasi,”ungkap Raski, Senin (20/4/2026).
Ia pun menyampaikan, apa yang dilakukan Gubernur Sulut harus menjadi contoh untuk kepala daerah lain.
“Terutama kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Sulut. Bahkan, hal ini harus dijadikan contoh bagi kepala SKPD di lingkup Pemprov Sulut,”ucap personel Komisi I ini.
Diketahui, dalam rapat pansus LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 yang tengah dibahas di DPRD Sulut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut Christian Iroth membeberkan bahwa penghematan ini bersumber dari kebijakan personal Gubernur yang memilih untuk membatasi pengawalan protokoler saat bertugas ke luar daerah
”Sejak dilantik 20 Februari 2025, beliau sangat ketat soal efisiensi. Selama tahun 2025, Pak Gubernur tidak pernah menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk pendamping ataupun ajudan. Tiap kali ke Jakarta, beliau pergi sendiri,” ungkap Christian.
Menurut Christian, Gubernur Yulius berpandangan bahwa fasilitas negara harus digunakan seefektif mungkin dengan mengoptimalkan peran Badan Penghubung di Jakarta untuk memfasilitasi setiap kegiatan kedinasan.
Langkah strategis ini diambil ketimbang memboyong personel dari Manado yang dinilai hanya akan menambah beban anggaran, sehingga efisiensi birokrasi dapat terwujud secara maksimal tanpa mengurangi kualitas kinerja di pusat.
”Beliau berpikir posisi sekarang sedang fokus efisiensi. Sampai saat ini, seingat saya belum pernah ada penggunaan anggaran perjalanan dinas Gubernur yang menyertakan pendamping,” pungkasnya.
(IKA)
