Manado,BERITASULUT.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 kalinya.
Hal ini disampaikan BPK RI lewat Kepala badan pembinaan dan pengembangan hukum Achmad Anang Henardy dalam paripurna DPRD Sulut,Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun anggaran 2025,Selasa (2/06/2026).
Kepada wartawan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengapresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh Pemprov Sulut.
“ini satu keberhasilan, capaian yang menjadi bukti konsistensi Pemprov Sulut dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. ini juga kesuksesan atas kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di tahun 2025,”ujar Wowor.
Hasil WTP ini menurut Wowor menjadi pembuktian atas capaian kinerja disepanjang tahun 2025.
“Seperti yang disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah dan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ungkap Wowor.
Ia pun berharap capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulut.
“Ini menunjukkan keperpihakan pemerintah daerah yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat. Apresiasi bagi Sulut berhasil meraih penghargaan terbaik I tingkat provinsi kategori penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stanting,”pungkasnya.
(IKA)
