Manado,BERITASULUT.CO.ID– Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi setinggi-tingginya Pemerintah Provinsi Sulut, ditahun anggaran 2025 boleh melaksanakan pengelolaan anggaran yang tepat cermat, berprestasi dan berdampak besar bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Henry Walukow, dalam pemandangan umum fraksi, lewat rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Yang dilaksanakan di DPRD Sulut, Selasa (23/6/2026).
Legislator Dapil Minut-Bitung ini menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerh (ranperda) ini untuk dibahas dilanjutkan ketahapan selanjutnya.
Namun ada beberapa catatan akan diserahkan saja. Tapi satu poin saja yang akan disampaikan.
Dikatakan Walukouw pada prinsipnya fraksi partai Demokrat setelah mencermati mendengar dan meneliti dan melakukan perhitungan dan mengamati kerja setiap SKPD dalam realisasi anggaran program APBD tahun 2025.
“Setelah lampiran setiap anggota fraksi di setiap komisi. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya Pemerintah Provinsi Sulut ditahun anggaran 2025 boleh melaksanakan pengelolaan anggaran yang tepat cermat dan berprestasi dan berdampak besar bagi masyarakat provinsi Sulut,”ungkap Walukouw.
Ditambah lagi katanya, begitu banyak penghargaan prestasi yang disampaiakn didalam sambutan Gubernur Sulut.
“Tapi satu point saja yang ingin disampaikan bahwa tolong diingat dan di perhatikan sarana dan prasarana jalan provinsi,”terangnya.
Ia pun menyatakan bahwa jalan provinsi adalah wajah Sulut dalam kesatuan tubuh.
“Seluruh tubuh ini sehat tapi kalau wajah rusak akan tercoreng secara keseluruhan. Didalam reses atau serap aspirasi banyak sekali usulan dari masyarakat dan mudah-mudahan di APBD perubahan atau APBD tahun 2027 ini bisa mendapatkan porsi yang lebih besar anggarannya dari tahun 2026,”pungkasnya sambari berharap, Semoga apa yang disampaikan menjadi perhatian provinsi Sulut.
(IKA)
