PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Talaud punya rasa tanggungjawab dalam memberikan perlindungan teknis bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum bekerja ke luar negeri.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon PMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja, melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
Hal itulah yang dilakukan Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut (E2L) yang melakukan penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, bertempat di Kantor BP2MI Pusat, Jakarta, Selasa (23/02/2022).
Bupati E2L berujar, MoU ini terkait peluang kerja lewat program Specified Skill Worker (SSW) di Jepang, yang merupakan salah satu badan hukum yang memiliki inisiatif untuk menyiapkan dan meningkatkan SDM pekerja migran.
Pemerintah daerah akan memfasilitasi bahkan siap menganggarkan dana lewat APBD untuk pelatihan bahasa kepada anak daerah sebelum diberangkatkan ke Jepang.
“Kami bersyukur dengan adanya peluang kerja di Jepang. Ada 1500 anak muda Talaud yang sudah kita siapkan dan berangkatkan,” ungkap.
Dikatakannya, jumlah anak muda yang akan direkrut untuk diberikan pelatihan bahasa itu, nantinya akan diambil dari setiap desa dan kelurahan. Setiap desa dan kelurahan akan direkrut 10.
“Jadi nantinya selain APBD, ada juga dana desa akan dimanfaatkan untuk membiayai pelatihan. Ini bukti keseriusan kami pemerintah untuk memanfaatkan peluang kerja di Jepang,” tandas Bupati E2L.
Adapun Rhamdani memberikan apresiasi kepada Pemkab Talaud yang datang jauh dari timur Indonesia dengan niat komitmen dan serius dalam penyiapan SDM ke luar negeri.
“Apalagi penempatan ke Jepang ini memiliki prospek yang luar biasa,” katanya.
Ia berujar, momentum ini dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, pemerintah daerah maupun pihak swasta.
“Saya berharap, apa yang dilakukan Pemkab Talaud ini dapat dilakukan di daerah-daerah lain,” ujarnya.
Ia berujar, momentum ini dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, pemerintah daerah maupun pihak swasta.
“Salah satu dari 9 program prioritas BP2MI, yakni menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, khususnya untuk penempatan negara-negara yang bekerjasama secara G to G dengan Indonesia,” katanya.
Rhamdani juga meminta agar UPT-UPT yang ada di daerah harus aktif dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan.
(advertorial)
