Manado,BERITASULUT.CO.ID– Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (14/9/2026).
Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat ini disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Sulut, Roger Mamesah, SE,.
Dikatakan Legislator Dapil Minahasa Tomohon ini bahwa Fraksi Demokrat menyoroti berbagai persoalan krusial di Sulut, mulai dari antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar hingga kelangkaan beras akibat kemarau panjang.
“Fraksi Demokrat menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, pemerintah provinsi (Pemprov) diberikan serangkaian catatan kritis terkait pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang kami sampaikan merupakan penyampaian dari masyarakat lewat anggota Fraksi Partai Demokrat yang ada di masing-masing daerah pemilihan,” ungkap Mamesah.
Fraksi Demokrat mendesak Pemprov Sulut segera menyelesaikan persoalan distribusi solar. Antrean panjang kendaraan yang menumpuk di hampir seluruh SPBU di Sulut dinilai sangat mengganggu efisiensi roda perekonomian warga.
“Pemerintah daerah diminta cepat mengantisipasi dampak musim kemarau panjang yang memicu gagal panen. Kondisi ini dinilai memicu kelangkaan stok pangan dan melambungnya harga bahan pokok, khususnya beras. Demokrat juga menuntut Pemprov Sulut menjamin ketersediaan pupuk serta alat-alat pertanian secara berkala, sekaligus menjaga kestabilan harga jual komoditas pertanian dan perkebunan agar petani tidak merugi,”ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Demokrat meminta alokasi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan diprioritaskan. Banyaknya titik jalan berlubang serta rawan longsor dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan telah memakan korban jiwa.
“Pemprov Sulut diminta memberi perhatian khusus pada pemerataan sarana sekolah, kompetensi, kesejahteraan, hingga penempatan guru yang sesuai keahlian. Selain itu, langkah konkrit penciptaan lapangan kerja baru sangat mendesak untuk menekan angka pengangguran.
Terakhir, Fraksi Demokrat mengingatkan Pemprov Sulut agar lebih selektif, berinovasi, dan melakukan perencanaan matang dalam menyusun program kerja. Harapannya, anggaran dalam APBD Perubahan 2026 ini dapat terserap optimal dan tepat sasaran,”pungkasnya.
Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Sulut 2026 untuk dibahas pada tahapan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(IKA)
