Jakarta, BERITASULUT.co.id – Pernyataan menohok dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata terkait kualitas infrastruktur di Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa kualitas infrastruktur sangat buruk akibat korupsi dan potongan-potongan saat dilakukan tender, penganggaran hingga pelaksanaan sebuah proyek.
Marwata mencontohkan, jika suatu proyek kegiatan itu nilainya 100 di dalam kontrak, (kemudian) dipotong pajak 10 persen, untuk fee misalkah 10 persen, tingkat keuntungan 10 persen. Kemudian permintaan dari berbagai pihak 10 persen.
“40 persen itu sudah hilang,” ujarnya dalam acara pembekalan antikorupsi di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Kamis (30/06/2022) dilansir dari kompas.com.
“Jadi, kalau masuk ke proyek itu nilainya 60 itu katanya sudah bagus banget itu. (tetapi) rata-rata ya cuma 50. Bapak-ibu juga yang berasal dari daerah pasti sudah paham itu, sejauh mana sih kualitas infrastruktur kita, sangat-sangat jelek,” tegasnya.
Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu pun mengaku prihatin atas proyek infrastruktur yang buruk akibat adanya korupsi.
Menurutnya, salah satu faktor korupsi terjadi karena tingginya biaya politik untuk menjadi wakil rakyat ataupun kepala daerah.
Menurut Alex, biaya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Gubernur butuh dana miliaran rupiah.
