Polda Sulut hebat! Kembali gelar perkara “kasus dego-dego”, perkaranya naik tahap penyidikan?

  • Bagikan
Polda Sulawesi Utara.

Pitoy juga menegaskan kalau gelar perkara ini hanya memastikan bahwa tidak terjadinya restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif, dan fondasi telapak yang menjadi obyek permasalahannya masih ada di tempat kejadian perkara TKP.

“Dan para ahli yang dihadirkan yaitu ahli pidana, ahli pertanahan, dan ahli bangunan juga secara tegas menggambarkan dugaan tindak pidana nyata tergambar dalam laporan ini, yaitu dugaan tindak pidana penyerobotan sebagaimana Pasal 167 KUH Pidana,” kata Pitoy.

Selain Pasal 167 KUH Pidana, peraturan turunan yang mengatur tentang penggunaan ruang bawah tanah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Sesuai Pasal 74 ayat 1 huruf b yaitu: batas kedalaman yang diatur dalam rencana tata ruang atau sampai dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah dalam hal belum diatur dalam rencana tata ruang

Sesuai Pasal 74 ayat 3 huruf a yaitu: bahwa ruang bawah tanah terdiri dari ruang bawah tanah dangkal.

Sesuai Pasal 74 ayat 4 yaitu: ruang bahwa tanah dangkal merupakan tanah yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah dengan batas kedalaman sebagaimana pada ayat 1 huruf b.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 79 PP Nomor 18 Tahun 2021 pada ayat 2, secara tegas disebutkan bahwa dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pada ruang bawah tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mengganggu kepentingan umum dan kepentingan pemegangbhak atas tanah pada permukaan tanah, maka diperlukan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

“Karena perbuatan terlapor yang menggunakan dan memanfaatkan ruang bawah tanah dangkal tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah, yakni Harly Weku (Nancy Howan), maka perbuatan tersebut melanggar PP Nomor 18 Tahun 2021 sekaligus melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUH Pidana,” tandas Pitoy.

Baca Juga:  Imbas kasus “dego-dego”, Komisi Kode Etik Polri putuskan Aiptu FT terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri

Sebelumnya, kasus ini juga sudah mendapat atensi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI. Informasi yang diperolah, Sekretaris Kompolnas Benny Mamoto atas nama Ketua Kompolnas RI yang juga Menko Polhukam Mahfud MD telah menyurat ke Kapolda Sulut sejak 15 September 2022 silam, dengan tembusan Irwasum Polri.

(donwu)

  • Bagikan