Rapat DPRD Sulut Terkait Reklamasi Pantai Karangria Alot, Adu Argumen Nelayan dan DKP

  • Bagikan
DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi terkait reklamasi Pantai Karangria Kota Manado bersama perwakilan masyarakat himpunan nelayan, Senin (10/6/2024).

Manado, BERITASULUT.CO.ID – DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi terkait reklamasi Pantai Karangria Kota Manado bersama perwakilan masyarakat himpunan nelayan, di Kantor DPRD Sulut, Senin (10/6/2024).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, didampingi Ketua Komisi III Berty Kapojos, Sekretaris Komisi III Amir Liputo, Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu, Anggota Komisi II Jems Tuuk, Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian, Anggota Komisi III Yongkie Limen, Tonao Petrus Jangkobus, Anggota Komisi IV Ismail Dahab, dan Plt Sekretaris DPRD Niklas Silangen.

Rapat ini dilakukan menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut pada pekan lalu, dan bertujuan untuk mencari jalan keluar.

“DPRD hanya memfasilitasi. Jadi, bapak ibu sekalian kita hadirkan di sini supaya permaslahan ini ada jalan keluar bersama,” kata Andi.

Dalam rapat, And memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tienneke Adam memberikan penjelasan terkait masalah ini.

Tienneke memaparkan secara rinci terkait izin yang sudah dikeluarkan terkait rekalmasi di Pantai Manado.

Diketahui, ada 12 izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait reklamasi tersebut.

Usai dibacakan izin-izin itu, Ketua DPRD memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat himpunan nelayanan serta pemerhati lingkungan untuk berbicara.

Baca Juga:  Kendarai jetski ke Siladen dan Manado Tua, ini yang dilakukan GSVL bersama Danrem dan Dandim
  • Bagikan