Manado, BERITASULUT.CO.ID – KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, Rabu-Jumat, 10-12 Juli 2024, bertempat di Hotel Aston Manado.
Rapat ini diikuti oleh para Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kasubag Hukum dan SDM, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulut serta Pegiat Pemilu.
Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menekankan pentingnya menemukan solusi terbaik bagi setiap masalah teknis yang muncul selama pemutakhiran data pemilih.
“Kami berharap hasil dari rapat ini bisa menghasilkan produk hukum yang mampu menjawab berbagai permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih,” ujarnya.
Anggota KPU Sulut Salman Saelangi turut menyampaikan konteks pemutakhiran data pemilih, dengan menyoroti tahapan yang disusun secara terstruktur sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Perlu digaris-bawahi perlunya pedoman teknis yang tidak hanya mengacu pada pedoman provinsi tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Acara ini menghadirkan narasumber yakni Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Muhammad Tio Aliansyah SH MH, yang membahas mengenai integritas dalam pengawasan tahapan kepala daerah tahun 2024 serta dasar hukum dan kode etik penyelenggara pemilu.
Narasumber lain yakni Dosen Fakultas Hukum Unsrat Dr Tommy Sumakul SH MH yang membahas hirarki peraturan perundang-undangan dan kedudukan peraturan KPU.
Serta Dosen Fakultas Hukum Unsrat Toar Palilingan SH MH yang mengupas bahasa hukum dalam penyusunan produk hukum.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh memberikan wawasan tentang kebijakan pengawasan tahapan pemutahiran data pemilih serta prioritas pengawasan coklit.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang antusias dari para peserta, dimana hal ini menunjukkan komitmen peserta untuk menghasilkan pedoman teknis yang komprehensif dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam proses Pilkada Serentak di Sulut tahun 2024.
(IKA)
