Manado, BERITASULUT.CO.ID – Komisi I DPRD Sulut menggelar rapat bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo-PS) Sulut terkait data dan informasi mengenai program dan kegiatan Tahun Anggran 2025, di Kantor DPRD Sulut, Selasa (11/3/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu, didampingi Sekretaris Julitje Margareta Maringka.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi I Henry Walukow mempertanyakan soal jaminan terhadap kerahasiaan data pemerintah agar tidak terjadi kebocoran data.
“Saya meminta jaminan terkait kinerja Dinas Kominfo, karena kita tahu bersama Kementerian Kominfo dan Digital sepanjang tahun 2024 masalah klasiknya adalah soal kebocoran data. Ini masalah besar yang dialami kominfo sepanjang tahun 2024,” ujarnya.
“Nah, jaminan dari kominfo sulut terkait tentang kerahasiaan data atau agar supaya tidak mengalami keobocoran data seperti apa di tahun 2025 nanti,” kata Legislator Dapil Minut-Bitung ini.
Lanjutnya, jika data ini bocor, menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Apalagi ada data data pribadi atau data pemerintahan yang bisa bocor sempat disinggung.
“Saya minta lebih luas lagi penjelasannya. Dinas Kominfo merupakan salah satu dinas yang membutuhkan banyak biaya dan salah satu dinas yang menyerap dana APBD Sulut yang besar. Artinya ini juga harus selaras dengan out put kinerja yang nantinya akan kita evaluasi bersama termasuk program kerja 2024,” tukas Henry.
Menanggapinya, Kadis Kominfo Sulut Evans Steven Liow secara teknis menjelaskan bahwa itu ada mekanismenya.
“Kenapa harus memakai ACT. Ini karena ada rahasianya yang lain hanya seperti aqua kenapa hanya isi bandwith-nya, salah itu. Harusnya mereka memiliki server sendiri, karena musti ada backbound sendiri, karena mereka pakai yang dua kaki, karena yang paling mahal itu security system,” terang Steven.
“Nah kita ada security system yang kita pakai. Jadi orang ini otodidak belajarnya, 1×24 jam harus duduk di situ, ada yang mengatur arusnya jangan sampai tabrakan,” ungkapnya.
(IKA)
