Manado,BERITASULUT.CO.ID – Komisi III DPRD Sulut kembali melakukan Rapat dengar pendapat (RDP) terhadap Perusahaan emas PT Meares Soputan Mining (MSM) dan Tambang Tondano Nusajaya (TTN) terkait dengan pemblokiran jalan oleh warga di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu,Kota Bitung, di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026).
Diketahui, Pemblokiran jalan dengan status kepemilikan PT.MSM/TTN tersebut karena belum adanya kesepakatan penentuan harga ganti untung perusahaan terhadap lahan warga yang akan dijadikan lahan usaha perusahaan.
Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua Komisi I DPRD Sulut Berty Kapojos, didampingi wakil ketua Nick A Lomban, dan Sekretaris Yongki Limen, serta dihadiri langsung oleh Koordinator Komisi III Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen.
Sementara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Asisten II Bidang Ekonomi, Jemmy Ringkuangan dan Direktur utama (Dirut) PT MSM/TTN David Sompie serta perwakilan warga.
Dalam pembahasan ini ada persoalan utama yang terjadi di titik lokasi kawasan konsensi PT.MSM/TTN adalah, pemblokiran jalan dan tuntutan ganti untung warga serta tukar guling jalan milik perusahaan dengan jalan eksisting pada ruas Jalan Nasional Girian–Likupang,
Komisi III dan Asisten II Pemprov merekomendasikan agar jalan dibuka warga sambil dilakukannya negosiasi antara perusahaan dan warga, sehingga aspek kepentingan warga terselesaikan dan pertumbuhan investasi dapat beriringan maju.
Pihak perusahaan, Dirut David Sompie menjanjikan akan tetap mengkomunikasikan dengan warga yang ada terkait ganti untung.
“Sampai sekarang tetap intens ketemu warga bahas ganti untung, karena keinginan warga yang terlalu diatas yaitu Rp2 sampai Rp5 juta per meter, sementara kemampuan perusahaan adalah Rp250 ribu per meter dan itupun sudah diatas harga apraisal,”lugas Sompie.
Sembari menunggu legalitas tukar guling jalan, David Sompie pastikan melakukan perbaikan jalan existing status kepemilikan Balai Jalan Nasional.
“Perbaikan akan dilakukan sesuai dengan standart dari Balai Jalan Nasional, setidaknya akan selesai dalam kurun waktu empat bulan,”jelas Sompie.
Sementara itu, Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut menyatakan telah mengkomunikasikan dengan Kementrian PUPR untuk dilakukan tukar guling, seperti halnya yang diungkapkan Kepala BPJN Sulut Handiyana.
Penegasan pun disampaikan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BPJN Sulut Ringgo Radetyo akan melakukan pendampingan terhadap perbaikan pekerjaan agar kwalitas dan keamanan jalan sesuai dengan standart aturan.
Sementara itu, Wakil Ketua Nick A Lomban menyampaikan bagaimana pentingnya akses jalan tersebut untuk masyarakat.
“Harus ada jalan yang existing. Jalan terbaiknya telah membuka sementara atas izin dari PT MSM. Kami membela kepentingan masyarakat. Disini bukan juga masyarakat Minut, namun ada juga Bitung,”terang lomban.
Lomban juga mengapresiasi masyarakat yang menuntut haknya, baik yang sudah menerima dan belum menerima.
“Dari hasil RDP kemarin ada masyarakat yang belum menerima karena sesuai yang disampaikan belum ada kecocokan harganya. Kami juga harus sampaikan bahwa di daerah seputaran bitung, masyarakat menginginkan akses jalan di buka,”ujar Lomban.
Lanjutnya, sebagai wakil rakyat Minut-Bitung mendorong agar jalan ini dibuka sementara.
“Karena nantinya PT MSM akan melakukan pembangunan jalan Existing. Dan ini membantu Balai Jalan. Tapi kami juga sebagai wakil rakyat senantiasa mengingatkan agar kita sama-sama saling mendengar, PT MSM dan BPJN mendengarkan masyarakat,”pungkasnya.
