Manado, BERITASULUT.CO.ID – Kabar menghebohkan kembali terjadi di dunia perpolitikan Tanah Air khususnya di Sulawesi Utara (Sulut).
Menjadi perbincangan publik setelah viral adanya dugaan praktek transaksional untuk memuluskan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sulut dari Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung, nilainya disebut mencapai Rp.1,7 Miliar. Nama-nama.petinggi Partai Demokrat pun ikut diseret dan disebut-sebut dalam lingkaran dugaan transaksional ini.
Adalah legislator Sulut Billy Lombok yang menjadi incaran PAW. Dan nama yang disebut akan menggantikan Billy adalah Johny Sumual (JOS). Keduanya diketahui dari daerah pemilihan (dapil) yang sama yakni Minsel dan Mitra.
Dari kabar yang beredar, JOS disebutkan ditawari oleh oknum untuk menggantikan Billy di DPRD Sulut. Namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk memuluskan dan memperlancar proses PAW tersebut.
Karena proses PAW tersebut tak kunjung dilakukan hingga saat ini, maka JOS disebut-sebut kecewa dan membongkar dugaan praktek transaksional tersebut.
Dari informasi yang beredar di masyarakat dan telah diberitakan beberapa media online di Sulut, JOS mengaku nilai dana yang sempat dimintakan mencapai Rp1,7 miliar.
Dalam pembicaraan berikutnya, angka tersebut disebut turun menjadi Rp1,5 miliar dan kemudian kembali berubah hingga disebut berada di angka Rp700 juta.
JOS juga mengaku telah menyerahkan sedikitnya Rp250 juta secara bertahap kepada sejumlah pihak yang menurut keterangannya berkaitan dengan proses PAW.
Penyerahan uang tersebut disebut disebutkan dilakukan dalam tiga tahap, masing-masing Rp100 juta, Rp100 juta dan Rp50 juta.
JOS mengklaim memiliki bukti percakapan, mutasi rekening serta kuitansi yang menurut pengakuannya berkaitan dengan rangkaian transaksi tersebut.
Dalam keterangannya, sebagian dana disebut ditransfer ke rekening pribadi yang disebut adalah oknum Sekretaris DPC Partai Demokrat Minahasa Utara (Minut), atas permintaan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut berinisial SR.
Selain transfer, JOS juga mengaku pernah menyerahkan uang secara tunai.
Menurut keterangan JOS sebagaimana diberitakan beberapa media online, rangkaian komunikasi terkait PAW Billy Lombok bermula sekitar Desember 2025.
Saat itu JOS disebutkan sedang berada di Papua ketika dihubungi salah seorang pengurus partai berinisial BCL.
Dalam komunikasi tersebut, JOS mengaku mendapat informasi bahwa Billy akan diproses untuk PAW, dan JOS yang akan menggantikan posisi tersebut.
Merasa senang dengan tawaran tersebut, dan dari komunikasi itu JOS disebut kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut berinisial SR.
Pertemuan pertama disebut berlangsung di Grand Indonesia, Jakarta, pada awal Januari 2026.
Pertemuan berikutnya disebut berlangsung di Mall Atrium Senen dan dihadiri sejumlah kader serta pengurus Partai Demokrat.
Dalam rangkaian pertemuan berikutnya, termasuk di salah satu hotel di kawasan Grogol, JOS mengaku pembicaraan mulai mengarah pada kebutuhan dana yang disebut sebagai biaya operasional untuk mendukung proses di tingkat DPD maupun DPP Partai Demokrat.
JOS kemudian mengaku kembali bertemu dengan sejumlah pihak di Senayan City dan Grand Indonesia, Jakarta.
Dalam salah satu pertemuan di Starbucks Grand Indonesia, JOS mengaku ditanya mengenai kesanggupannya menyediakan dana.
JOS disebut awalnya hanya sanggup menyediakan Rp500 juta. Setelah melalui negosiasi, angka tersebut disebut menjadi Rp700 juta, dengan kesepakatan pembayaran awal Rp250 juta dan sisanya setelah proses pelantikan.
Nilai tersebut belum termasuk sejumlah pengeluaran lain seperti perjalanan dan kebutuhan konsumsi maupun hiburan.
JOS juga disebut sempat mengikuti sejumlah agenda di Jakarta bersama para pimpinan Partai Demokrat.
Disebutkan sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit namun proses PAW tidak berjalan sebagaimana yang sebelumnya disampaikan kepadanya.
Waktu berlalu, JOS disebut kembali dihubungi setelah terjadi pergantian Ketua DPRD Partai Demokrat Sulut ke Mor Bastiaan.
Lagi-lagi, JOS disebut kembali mengeluarkan sejumlah biaya. Salah satunya pembayaran tagihan makan bersama setelah agenda penjemputan Mor Bastiaan di bandara dengan nilai sekitar Rp7 juta.
Disebutkan janji PAW sudah aman. Namun, dalam perkembangan berikutnya, JOS mengaku mendapat informasi dari BCL bahwa proses PAW berjalan lambat karena prosesnya.
Di sini kemudian muncul nama NVB dalam rangkaian komunikasi tersebut. Bahwa dalam proses PAW perlu dibantu NVB agar berjalan lebih lancar.
JOS disebut diminta kembali menyediakan Rp50 juta. Setelah negosiasi, jumlah tersebut disebut turun menjadi Rp35 juta yang disebut sebagai biaya operasional perjalanan ke Jakarta.
JOS selanjutnya disebut kembali melakukan perjalanan ke Jakarta bersama Sekretaris DPC Partai Demokrat Minut berinisial RP.
Dari informasi, rekening RP digunakan untuk transfer dana operasional dan kebutuhan lain yang dikaitkan dengan proses PAW di tingkat DPP Demokrat. JOS juga disebut menanggung biaya perjalanan pulang-pergi.
Dalam perkembangan terakhir, JOS disebut kembali dihubungi BCL ketika berada di Jakarta dan diminta bertemu dengan NVB di sebuah hotel di kawasan Hayam Wuruk.
Terinformasi NVB akan mendatangi DPP Partai Demokrat untuk menanyakan perkembangan administrasi PAW Billy Lombok.
Untuk keperluan tersebut, JOS disebut diminta menyediakan Rp5 juta. Namun hanya memberikan Rp4 juta secara tunai di lobi hotel.
Informasinya, uang tersebut disebut untuk biaya operasional, tambahan satu malam hotel serta tiket perjalanan kembali ke Manado.
Alhasil, sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit namun proses PAW tidak berjalan sebagaimana yang sebelumnya disampaikan dan dijanjikan kepadanya.
Namun seluruh rangkaian peristiwa tersebut belum bisa dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi dugaan praktik transaksional yang dilakukan okum-oknum petinggi Partai Demokrat dalam proses PAW di DPRD Sulut ini.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut, Stendy Rondonuwu (SR) yang salah satu disebut-sebut dalam lingkaran dugaan transaksional ini secara tegas membantah pemberitaan yang sedang viral ini.
“Berita terkait uang diserahkan kepada saya tidak benar. Dan saya tidak pernah menerima uang,” ujar Stendy, dilansir dari BeritaManado.com, Kamis (10/9/2026).
Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Bastiaan juga membantahnya. “Saya yakin tidak seperti itu,” ujarnya.
Menurut Mor, Partai Demokrat memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dalam setiap proses organisasi, termasuk terkait PAW.
“Partai Demokrat punya prosedur yang jelas, profesional dan transparan dalam berorganisasi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kader-kader Partai Demokrat merupakan kader yang baik dan terhormat.
“Kader-kadernya juga adalah kader yang baik-baik dan terhormat,” tukas Mor.
(BSC)
