Arnold Mokosolang didatangi sejumlah anggota DPRD Mitra

  • Bagikan
Kadis PMD Mitra, Arnold Mokosolang (pakaian batik kedua dari kanan)
Kadis PMD Mitra, Arnold Mokosolang (pakaian batik kedua dari kanan)

RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mendapat kunjungan kerja dari sejumlah anggota dewan Komisi I DPRD Mitra, Rabu (3/2/2021).

Kepala Dinas PMD Mitra, Arnold Mokosolang, mengungkapkan selaku mitra kerja kunker yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Mitra, Artly Kountur ini dalam rangka membahas tentang pemilihan hukum tua (Pilhut), Perdes penanggulangan Covid-19, progres APBDes tahun 2020 termasuk juga tugas hukum tua berkaitan dengan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

“Pada saat rapat dengan Komisi I, saya sampaikan memang ada beberapa desa yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA di tahun 2020 terlebih yang diatas 30 persen. Namun nantinya akan direalisasikan pada APBDes perubahan,” ungkap Mokosolang.

Mokosolang juga menambahkan, akan terus melakukan evaluasi dan apabila SILPA tersebut tidak terealisasi maka pihaknya akan memberi teguran tegas kepada hukum tua. “Karena konsekwensinya akan mempengaruhi anggaran dana desa pada tahun berikutnya. Sebab oleh Kementerian Desa akan memberikan sanksi berupa pemotongan atau pengurangan anggaran dandes di tahun selanjutnya,” tukas Mokosolang.

Kesempatan yang sama, ia juga menerangkan terkait kesiapan dana desa tahun 2021 termasuk Perdes APBDes tahun yang sama, yang diakuinya sudah mencapai 80 persen desa sudah melakukan evaluasi. “Ini sebagai persyaratan pencairan dana desa dan kami terus melakukan evaluasi. Karena baru lima desa yang laporan administrasinya tuntas dan sudah bisa melakukan proses pencarian dandes tahap I. Bagi yang belum, kami upayakan bulan Februari ini semua sudah terealisasi supaya dandes tahap satu tahun 2021 dapat dicairkan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Mokosolang, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada seluruh pemdes yang ada segera membuat peraturan desa tentang penanganan virus corona dan memuat substansi penting yaitu apabila di desa bersangkutan ada warga terkonfirmasi positif Covid-19, maka pemerintah desa wajib mengumumkan kepada masyarakat umum.

Baca Juga:  Usai dilantik, Hensly Pelleng langsung action di kantor KPU Mitra

“Kami evaluasi tadi, sebagian desa sudah membuat perdes tersebut. Kami minta tanggal 4 Februari semua desa telah mengesahkan Perdes Penanganan Covid-19 serta langsung disosialisasikan dan diterapkan. Karena tujuannya supaya masyarakat tahu, sehingga secara bersama-sama pemerintah desa dan masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya protokol kesehatan yang diwajibkan bagi warga terkonfirmasi positif Covid-19 apakah tertib atau tidak. Ingat, harus berdasarkan rilis resmi dari Dinas Kesehatan Mitra,” tutup Mokosolang. (HENGLY)

  • Bagikan