14,8 triliun untuk THR PNS di daerah, ini alur pencairan H-10 Lebaran

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.(foto: ist)

Jakarta, BERITA SULUT – Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebentar lagi tiba. Bicara hari raya, tentu tak lepas dari tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai atau karyawan.

Nah, khusus pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp30,6 triliun untuk pembayaran THR PNS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Dari total tersebut, dana sekitar Rp14,8 triliun akan digunakan untuk membayar THR PNS di daerah.

“THR akan dibayarkan pada h-10 nanti sampai h-5 karena biasanya bertahap,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (22/04/2021) lalu, dilansir dari CNN Indonesia.

Saat ini pemerintah masih merampungkan pembahasan peraturan pemerintah (PP) terlebih dahulu untuk menjadi aturan pencairan THR. PP ini akan diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah PP, biasanya Sri Mulyani akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai petunjuk teknis pembayaran THR. Dalam pmk itu nantinya bakal dijelaskan bagaimana alur pencairan THR.

Lantas, bagaimana alur pencairan THR pada 2020 lalu?

Petunjuk teknis pencairan THR pada 2020 tertuang dalam PMK Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Pasal 17 PMK Nomor 49 Tahun 2020, pembayaran THR dilaksanakan melalui surat penerbitan membayar (SPM) langsung oleh pejabat yang menandatangani SPM ke rekening penerima.

Pejabat tersebut mengajukan SPM THR ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Namun, untuk pembayaran kepada non-PNS di Lembaga Nonstruktural (LNS) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tidak dapat langsung dibayar ke rekening penerima.

Baca Juga:  Presiden Jokowi apresiasi pengelola pasar PD Pasar Manado
  • Bagikan