Rambu-rambu ini memang berhasil cukup berhasil mengerem pergerakan masyarakat, namun tetap ada harga yang harus dibayar mahal karena ekonomi nasional tidak bergairah.
Para pekerja saat ini dihadapkan pada ancaman PHK secara besar-besaran karena PPKM Darurat mengharuskan sejumlah usaha menyetop produksinya. Bukan tidak mungkin, semakin panjang PPKM, semakin panjang pula derita kantong masyarakat.
Disinilah peranan pemerintah diperlukan untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi. Namun, bagaimana bisa jika dana tersebut tak terserap dengan optimal?
Saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, Jokowi sempat mengungkap data realisasi serapan anggaran khususnya bantuan sosial di pemerintah daerah.
Data yang diterima kepala negara, saat ini realisasi bantuan sosial, bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan dana desa masih cukup rendah. Padahal, dana tersebut dibutuhkan masyarakat.
Data yang Presiden Jokowi terima untuk anggaran UMKM ada Rp13,3 triliun. Ini dilihat untuk seluruh daerah, artinya 514 kabupaten/kota dan provinsi, [dari] Rp13,3 triliun yang dipakai baru Rp2,3 triliun.
