Tim Pembina Samsat terus sosialisasi penghapusan data kendaraan bermotor yang mati pajak

  • Bagikan
Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono.

Jakarta, BERITASULUT.co.id – Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Jasa Raharja, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus mengakseleasi implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 74, tentang penghapusan data kendaraan bermotor yang mati pajak selama dua tahun.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A Purwantono mengatakan, saat ini aturan tersebut tengah dalam tahap sosialisasi. Selain kepada masyarakat, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi.

“Harapannya, sebelum aturan ini benar-benar diimplementasikan, masyarakat sudah siap,” ujar Rivan di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Dikatakannya, implementasi UU 22 Tahun 2009 adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun, tak sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Sampai Desember 2021 saja, lanjut Rivan, dari sekitar 103 juta kendaran yang tercatat di Kantor Bersama Samsat, masih ada 39% kendaraan bermotor yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (TDU). Akibat ketidakpatuhan tersebut, tercatat tunggakan PKB mencapai Rp100 triliun.

Guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB, serta memaksimalkan validitas data ranmor, Jasa Raharja, Korlantas Polri dan Kemendagri saling berbagi peran.

Jasa Raharja misalnya, akan berperan aktif dalam hal sosialisasi kepada pemilik kendaraan terkait daftar ulang, serta support validitas data, alamat, dan kontak pemilik kendaraan.

Kemendagri dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi, akan mendorong masing-masing Pemda untuk melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 97 ayat 2 dan Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah terkait PKB.

“Serta memberikan relaksasi berupa penghapusan BBN 2 dan Progresif untuk mendorong registrasi pengesahan PKB,” terang Rivan.

Baca Juga:  PT Jasa Raharja jalin kerja sama dengan BSG kelola SWDKLLJ
  • Bagikan