Isu hak angket baru-baru ini bergulir lantaran rencananya akan diajukan oleh partai koalisi pendukung Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Capres-Cawapres Ganjar-Pranowo-Mahfud MD.
Pengajuan hak angket tersebut bertujuan untuk menyikapi menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Meski begitu, parpol-parpol koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka enggan untuk mengajukan hak angket.
Kepastian ini datang melalui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang memastikan koalisinya menolak penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Koalisi Prabowo-Gibran yang ada di parlemen di antaranya Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN.
“Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan [partai] koalisinya itu pasti akan menolak,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai usulan Capres Ganjar Pranowo untuk menggulirkan hak angket di DPR mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 tak diperlukan.
“Ya tentu saja ini kan karena baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukan hak angket,” kata Muzani, Selasa (20/2/2024) malam.
(cnni)
