Jakarta, BERITASULUT.CO.ID – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menghadiri undangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Pada kesempatan itu, Menkeu Purbaya mendengarkan masukan dan saran untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah saat bertemu dengan para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) membahas upaya peningkatan sinergi dan kinerja APBN dan APBD untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
Menkeu Purbaya juga buka suara terkait sejumlah kepala daerah yang mengeluhkan kebijakan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ia mengungkapkan bahwa penolakan terhadap kebijakan pemotongan dana TKD itu hal yang lumrah.
“Kalau semua orang anggarannya dipotong pasti nga setuju, itu normal. Cuma kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan dari dulu bagus anggaran ga hilang sana-sini,” ujarnya di hadapan para gubernur yang hadir.
“Memang banyak juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uangnya nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan ke-II 2026 nanti,” bebernya.
Lebih jauh, Purbaya menilai kenaikan kembali TKD baru akan mungkin dilakukan bila indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.
“Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, Bea Cukai yang nggak ada bocor, pajak yang nggak ada bocor harusnya kan naik semua kan,”terangnya.
Dalam forum pertemuan tersebut ada berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, optimalisasi alokasi anggaran, hingga tantangan dan solusi dalam implementasinya di tingkat provinsi.
Selain itu, para peserta juga berbagi pandangan mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi terkini, khususnya bagaimana dinamika tersebut memengaruhi stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah.
Sementara itu, Gubernur YSK menegaskan bahwa pertemuan tersebut sangat penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara tepat dan efektif di daerah.
“Pertemuan ini sangat strategis, karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan tantangan nyata yang kami hadapi di lapangan. Transfer ke daerah dan dana desa bukan sekadar soal angka, tetapi soal bagaimana kebijakan tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat ketahanan sosial di daerah,” kata Gubernur Sulut ini.
Ia juga menambahkan bahwa stabilitas sosial dan politik daerah sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah.
“Pemerintah daerah siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan yang berkeadilan. Kami di Sulawesi Utara berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan pusat benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke tingkat desa,” tegasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
(DONWU)
