Tok..!! PN Jakpus tolak gugatan PAMI terkait Rektor UNIMA dan Presiden Jokowi

  • Bagikan
Rektor UNIMA Prof Julyeta Runtuwene saat bersamalan dan menyambut Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kota Manado beberapa waktu lalu.
Rektor UNIMA Prof Julyeta Runtuwene saat bersamalan dan menyambut Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kota Manado beberapa waktu lalu.

JAKARTA, BERITASULUT.CO.ID – Kabar gembira bagi citivas akademia Universitas Negeri Manado (UNIMA). Gugatan yang dilayangkan LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) kepada Presiden Joko Widodo serta Rektor UNIMA Prof Dr Ir Julyeta PA Runtuwene MS DEA selaku pihak Intervensi, ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Setelah menjalani kurang lebih 3 bulan persidangan, maka pada Rabu (8/1/2020), PN Jakarta Pusat memutuskan mengalahkan gugatan Rommy Rumengan selaku Ketua LSM PAMI, sebagaimana putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.G/2019/PN Jkt-Pst, masing-masinh Dety Endah SH, Desbenneri Sinaga SH, dan Robert Gelarc SH.

Tim kuasa hukum Rektor UNIMA Prof Julyeta Runtuwene, masing-masing Stenly Lontoh SH, Prima Angkow SH dan Percy Lontoh SH, dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Hadir dalam pembacaan amar putusan itu, antara lain Kuasa Hukum Tergugat (Presiden Jokowi) yang diwakili Kejaksaan Agung RI sebagai Jaksa Pengacara Negara yakni Rio Aditya SH MH, Hanifa SH MH, dan Silvia Taktanawati SH.

“Intinya, dalam putusan itu menyebutkan bahwa SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Rektor UNIMA dan SK Tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof Julyeta Runtuwene, adalah sah dan legitimasi,” ujar Kuasa Hukum Rektor Unima James Karinda SH MH dan rekan, masing-masing Stenly Lontoh SH, Prima Angkow SH dan Percy Lontoh SH, sebagaimana rilis yang siterima BERITASULUT.CO.ID, jumat (10/1/2020).

Lebih lanjut Stenly Lontoh SH mengungkapkan bahwa Rommy Rumengan sebagai LSM PAMI juga pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor Perkara: 6/P/FP/2019/PTUN-JKT, dimana gugatan tersebut meminta SK Penyetaraan Ijazah dan SK Pengangkatan Guru Besar Rektor Unima Prof Julyeta Runtuwene dibatalkan.

Saat itu hasilnya gugatan tersebut tetap dikalahkan juga oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta Pusat.

Baca Juga:  Pesan Enci Paula kepada rekan Guru Sekolah Minggu GMIM di masa pandemi Covid-19

“Sekarang dengan tidak adanya putusan lembaga peradilan yang menyatakan ijazah Rektor Unima Prof Dr Julyeta Runtuwene MS adalah palsu, maka semua tuduhan-tuduhan tersebut merupakan pelanggaran hukum murni dan telah merugikan klien kami, dan perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hukum,” tegas Stenly Lontoh.

Para pengacara ini berharap semua pihak dapat menghormati putusan peradilan yang ada.

“Akan sangat tidak baik jika institusi pendidikan Universitas Negeri Manado terbawa-bawa hanya karena kepentingan politik oknum semata,” ujar Prima Angkow.

Di satu sisi, pihak kuasa hukum juga ikut menyayangkan Ombudsman RI (ORI) yang terlalu dini dalam mengeluarkan rekomendasinya.

“Tuduhan ORI yang menyatakan studi Doktoral S3 dan SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof DR Julyeta Runtuwene MS adalah mal-administrasi sangatlah prematur dan tidak beralasan. Sebab ORI dalam rekomendasinya tidak sempat memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti serta dokumen pendidikan doktoral yang dikeluarkan oleh pemerintah dan universitas di Perancis tempat Prof Julyeta Runtuwene mengambil studi Doktoral,” ujar Stenly Lontoh.

Lain dari pada itu, rekomendasi ORI menurut mereka, terkesan mengabaikan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 junto Peraturan Ditjen Dikti Nomor 82 Tahun 2009 yang mengatur tentang Tata Cara Penyetaraan Ijazah Lulusan Luar Negeri.

“Kami perlu tegaskan bahwa berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa jika program studi, gelar dan nama universitas terdapat dalam laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti, maka penyetaraan dapat dilakukan oleh pengguna lulusan,” kata Prima Angkow.

Tak hanya itu saja, tim kuasa hukum juga ikut membeberkan bahwa, rekomendasi ORI Nomor 0001/Rek/0834.2018/V/ 2018 yang pada intinya menyatakan ijazah Prof DR Julyeta Runtuwene MS mal-administrasi adalah rekomendasi yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

Baca Juga:  Tiba di Tana Toraja, Wali Kota GSVL kaget dapat sambutan tak terduga Kajari Jefry Makapedua

“Itu karena objek perkara yang diperiksa oleh ORI sewaktu melakukan pemeriksaan sudah lebih dari 2 tahun, serta ORI tidak pernah mempertimbangkan bukti/dokumen dan keabsahan pendidikan S3 yang dimiliki Rektor Unima Prof DR Julyeta Runtuwene MS,” kata Stenly Lontoh.

Selain itu, lanjut mereka, rekomendasi ORI adalah cacat hukum karena objek laporan LSM PAMI yang diperiksa oleh ORI yaitu SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof DR Julyeta Runtuwene MS, kedua surat keputusan tersebut diterbitkan pada tahun 2010.

“Jika dikaitkan dengan kewenangan ORI untuk memeriksa objek sengketa berdasarkan rumusan Pasal 24 ayat 4 Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 Tentang ORI, sangat jelas bahwa objek sengketa tersebut sudah tidak dapat diperiksa oleh ORI karena objek sengketa sudah terbit selama 6 tahun (daluarsa) pada waktu laporan diajukan PAMI kepada ORI dengan demikian rekomendasi ORI tersebut cacat hukum,” tandas Stenly Lontoh.

Lapor balik ke Polda Metro Jaya

Sementara itu, kuasa hukum Rektor Unima lainnya, Percy Lontoh SH mengatakan, sebagai efek jera dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap UNIMA dan klien mereka Prof DR Julyeta Runtuwene MS, pihaknya sudah melakukan upaya hukum dengan melaporkan para oknum-oknum tersebut di Polda Metro Jaya.

“Saat ini proses pemeriksaan sudah pada tahap Penyidikan. Kami berharap dalam waktu yang tidak begitu lama lagi oknum-oknum yang kami laporkan dapat dibawa ke meja persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan meraka secara hukum. Sekali lagi hal ini kami lakukan hanya untuk memberi efek jera dan pembelajaran agar setiap masyarakat atau LSM tidak sembarangan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada seseorang baik dalam bentuk aksi demo maupun di media sosial,” tegas Percy Lontoh.(DONWU)

  • Bagikan