MANADO, BERITASULUT.co.id – Pemerintah daerah berkewajiban menyebarluaskan informasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Hal itu juga berlaku untuk Pemerintah Kota Manado, sehubungan dengan penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governance) yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan dan sebagai komitmen untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Pemkot Manado menyelesaikan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan kepada BPK RI,” ujar Walikota DR GS Vicky Lumentut (GSVL), Selasa (28/07/2020).
Hal ini tertuang lewat Surat BPK RI, sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.
“Dengan ini Pemkot Manado telah merampungkan laporan keuangan daerah kepada BPK,” kata Walikota Manado dua periode ini.
Dikatakannya, hal itu merupakan tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah berdasarkan rangkaian pemeriksaan.
“Untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait opini kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK harus melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perudang-undangan,” tukas Walikota GSVL.
Untuk mengetahui informasi LKPD tahun 2019 Pemkot Manado, silahkan kunjungi laman Pemkot Manado.(DONWU)
