Dinsos Mitra mulai realisasi BPNT dan BLT migor bagi ribuan KPM

  • Bagikan

RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mulai disalurkan, Rabu (13/4/2022).

Penyaluran BPNT bulan Mei dan BLT migor untuk April-Juni akan diberikan kepada 8.566 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Mitra melalui Kantor Pos.

Sedangkan untuk penyaluran BPNT bulan April sudah direalisasikan melalui Bank Mandiri bagi 8.324 KPM.

Penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial ini dimonitor langsung Kepala Dinas Sosial Mitra, Nancy Lendombela, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Yunita Komaling.

“Kami sudah sampaikan bahwa pemerintah desa wajib mendampingi penyaluran bantuan ini. Untuk BLT Migor bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu per bulan, sedangkan untuk BPNT sebesar Rp200 ribu per bulan,” ungkap Nancy Lendombela, Kamis (14/4/2022).

Adapun untuk penyaluran BPNT bulan April lewat Bank Mandiri secara non tunai sehingga KPM harus bertransaksi lewat e-Warong, sedangkan BPNT Mei diambil secara tunai lewat Kantor Pos.

“Penyaluran BPNT bulan Mei dan migor sudah mulai dilakukan Kantor Pos di dua kecamatan, yakni Ratahan dan Belang. Sementara Untuk wilayah Tombatu dan sekitar menunggu jadwal penyaluran dari Kantor Pos setempat,” tukas Lendombela.

Adapun dalam pengambilan bantuan ini para KPM diingatkan untuk membawa KTP, kartu keluarga dan foto kopi kartu vaksin atau surat keterangan tidak divaksin karena alasan tertentu.

Penerima manfaat yang akan menerima bantuan sosial ini juga harus sudah divaksin setidaknya dosis dua termasuk juga semua anggota keluarganya.

“Penyaluran bantuan sosial ini sesuai BNBA (By Name By Address). Namun bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain yang ada dalam KK,” katanya.

Baca Juga:  Target vaksinasi tercapai, Meydi Lumampow intens edukasi warga Silian Tengah

Dijelaskannya, jika anggota keluarga sakit harus disertai surat keterangan. Sedangkan bagi anggota keluarga yang sudah meninggal melampirkan akta kematian atau keterangan ahli waris mengetahui hukum tua.

Sementara jika ada KPM yang ada dalam penjara harus dilampirkan keterangan pemerintah desa/kelurahan dan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa mengetahui pemerintah desa/kelurahan.

“Demikian juga jika ditemukan ada perbedaan nama atau NIK di KTP, harus disertai surat keterangan desa/kelurahan. Kami juga mengingatkan agar penyaluran harus mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya. (HENGLY)

  • Bagikan