“Kami anggota dewan wajib hukumnya menindaklanjuti ini. DPRD juga memiliki peran penting untuk bisa mendorong keberpihakan politik anggaran dalam kesuksesan Pilkada 2024,” ucap MJP.
Ia menegaskan, penganggaran ini harus dapat persetujuan DPRD. Meski kondisi saat ini dalam pemulihan ekonomi dan anggaran yang mulai stabil lagi, yang mampu mendatangkan banyak dampak positif untuk pertumbuhan perekonomian di Sulut.
“Oleh karena itu salah satu indikator juga untuk membuat keberhasilan pemerintah daerah itu tak bisa pisah dengan penyelenggaran kontestasi demokrasi 2024,” katanya.
Untuk itu, MJP mendesak KPU maupun Bawaslu agar data yang diminta diserahkan ke DPRD dan akan dikaji mendalam, supaya dipikirkan secara rasional komposisi anggaran di APBD-Perubahan 2023.
“Karena kalau tahapan mulai November, maka harus ditata. Setidaknya 5-10 persen di perubahan. Sisanya nanti di induk 2024,” ujarnya.
“Nanti datanya akan laporkan ke ketua dewan. Selain pendekatan kelembagaan, kami akan dorong sesuai dengan kesepakatan secara kolektif di Komisi I,” tuturnya.
MJP juga menambahkan, sosialisasi Pilkada 2024 itu menjadi hal sangat penting. Apa lagi temuan Bawaslu RI soal indeks kerawanan pemilu, dimana Sulut ada di nomor 2 tertinggi.
“Data ini harus dibeberkan ke Pemprov Sulut. Supaya tahu bahwa salah satu kunci adalah memaksimalkan sosialisasi. Termasuk mempertahankan capaian partisipasi pemilih,” ujarnya.
