Manado,BERUTASULUT.CO.ID– Tidak adanya Realisasi pembangunan Infrastruktur Jalan di Tandengan I, Leilem dan Seretan, sering dikeluhkan oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara, dapil Minahasa – Tomohon dari Fraksi Gerindra , Gracia Yubelinda Oroh, dalam rapat pembahasan anggaran bersama dinas terkait, Jumat (7/8/2026). diruang rapat Komisi III yang dipimpin Berty Kapojos selaku ketua Komisi III.
Legislator Partai Gerindra ini merasa sangat malu, bertemu dengan Konstituen mereka. Karena apa yang selalu diperjuangkan tidak direalisasikan.
“Dalam menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat untuk turun ke dapil, dengan dilakukan Reses atau serap aspirasi, kami merasa tidak enak. Karena setiap apa yang kami perjuangkan tidak ada realisasinya. Semua aspirasi masyarakat telah Kami masukan dalam Pokok-pokok pikiran (Pokir) di DPRD, jadi saya berharap ini segera realisasikan,jangan membuat kami dinilai tidak bekerja,”ujar Oroh.
Oroh pun meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, dan Pertanahan (Perkimtam) Sulut, Ir.Reinhard Wariki, untuk memprioritaskan pembangunan akses jalan di Tandengan I pada APBD Tahun Anggaran 2026.
“Selain Tandengan I dan Tandengan. Saya harap ada percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Leilem 2 dan Seretan,”ujar Oroh.
Lanjutnya, Untuk Desa Leilem 2, ia menyebut proposal pengusulan dari pemerintah desa setempat sudah resmi dimasukkan.
“Disini saya bertemu hukum tua dan masyarakat merasa sangat canggung dan tidak enak hati. karena berulang kali didatangi oleh Hukum Tua, yang mempertanyakan realisasi pembangunan akses jalan tersebut. Kepastian anggaran sangat dinantikan masyarakat desa. Saya merasa malu karena sudah berkali-kali ditemui oleh Hukum Tua,” ungkap Bendahara Gerindra Minahasa ini.
Menanggapi hal tersebut, dari pihak Dinas Perkimtam Sulut menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD pada APBD Sulut direncanakan sebesar kurang lebih Rp.7 miliar.
“Nilai tersebut merupakan bagian dari total pagu anggaran dinas yang mencapai Rp25 miliar .
Pihaknya memastikan akan menyesuikan dengan Pokir yang disampaikan anggota DPRD Sulut.
Untuk total Pagu anggaran Perkimtam, Rp.40 M, 540 Juta 753 Rupiah,”pungkas Plt Kadis Perkimtan.
(IKA)
