Manado, BERITASULUT.CO.ID – Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan rapat bersama Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut 2027.
Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat komisi II DPRD Sulut, Selasa (27/10/2026), dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried JNN Sondakh, didampingi Wakil Ketua Pricylia Rondo, Sekretaris Komisi Dhea Lumenta, serta anggota Abdul Gani, Jeane Laluyan dan Melisa Gerungan.
Hadir Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Disperik) Provinsi Sulut Salman Mokoginta, dan Plt Kepaka Dinas Perkebunan (Disbun) yang juga Assiten II Setdaprov Sulut Jimmy Ringkungan.
Dalam kesempatan tersebut Inggried Sondakh berharap bisa mendapat hasil yang baik untuk rencana kebutuhan kegiatan di Tahun anggaran 2027.
“Siapa tahu di sini ada ruang untuk penambahan program di masing-masing dinas,” ujar Legislator Partai Golkar ini.
Selain itu pun Inggried Sondakh menyampaikan soal gaji untuk PPPK akan dilangsungkan secara bertahap.
“Jadi ini tidak serta merta bahwa dana PPPK ini langsing di break down, tentunya untuk juga program-program yang ada,” terangya.
Dhea Lumenta menyoroti terkait pengelolaan balai dan pelabuhan perikanan yang berada di daerah kepulauan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Disini dijelaskan anggaran untuk UPTD sebesar Rp97 juta sekian. Tetapi target PAD hanya 5 juta ini sangat minim. Mengingat dua daerah ini adalah daerah kepulauan. Mengapa demikian?” tanya Dhea.
Sementara dalam pemaparannya, Jemmy Ringkuangan menyampaikan gambaran tentang fiskal pemerintah Provinsi Sulut di Tahun 2026 mengalami evalusi.
“Akan tetapi diupayakan pemerintah Provinsi Sulut dibawah pimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, kita melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, walau kita mengalami tekanan,tetapi aliran dana di Sulut tetap terjaga,” ungkapnya.
Katanya, pembangunan di Sulut infrastruktur jelas. “Memang tidak kelihatan pembangunan Infrastruktur, namun beliau bekerja terus dan memberikan dana untuk pembangunan infrastruktur di Sulut,” tuturnya.
Selain itu, Ringkuangan menjelaskan soal Belanja Daerah dari Dinas Perkebunan Sulut, dimana ada kurang lebih anggaran Rp18 Miliar.
“Perhatian serius kita di ahlikan kesektor pertanian dan perkebunan. Karena Banyak gejolak yang muncul dalam sektor pertanian dan Perkebunan, dimana banyak agak-agak sembako mengecil,” ujarnya.
“Kita juga ada bantuan dari Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia (BI) sehingga operasi program bisa maksimal termasuk dukungan transformasi pengendalian harga, sudah ada berapa kali pemerintah Sulut bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut Salman Mokoginta menjelaskan program kerja di Tahun 2027. Dimana yang menjadi prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulut adalah sesuai visi misi Gubernur Sulut.
(ADVERTORIAL/DPRDSULUT)
