Politik kejujuran

  • Bagikan

KESIBUKAN penyelenggara akhir-akhir ini mulai dihadapkan dengan proses pendaftaran partai politik. Secara berturut saya diundang dalam dua kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelengara dengan topiknya kurang lebih saling berkaitan.

Senin (2/10) saya diundang KPU Minahasa Selatan dengan topik Verifikasi partai politik dan Sabtu (7/10) diundang Bawaslu Sulut dengan topik Pengawasan partisipatif pemilu.

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI bahwa jadwal pendafataran partai politik melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL sudah dimulai pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai tanggal 16 Oktober 2017. Data yang diperoleh di sebagian kantor KPUD ternyata tingkat responsifitas partai politik dalam proses pendafataran masing sangat rendah.

Beberapa kemungkinan penyebab:

Pertama, adanya kesulitan partai politik dalam melengkapi dokumen sebagaimana yang diamanatkan UU.

Kedua, keterbatasan tenaga operator yang dimiliki parpol dalam menginput data.

Ketiga, kesulitan tenaga operator dalam menyesuaikan proses input data melalui SIPOL.

Kewajiban partai politik untuk melewati proses verifikasi dimaksudkan untuk menjaga agar partai politik perlu mempersiapkan diri mengikuti kompetisi pemilu. Partai politik wajib memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen pengurus di kabupaten/kota dan 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan.

Baca Juga:  Simbol “C” dan “5 jari” ala GSVL dan CEP
  • Bagikan