Politik kejujuran

  • Bagikan

Partai politik peserta pemilu tahun 2014, menurut UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak perlu melalui tahap verifikasi. Namun oleh KPU, parpol tersebut tetap memiliki kewajiban untuk mendaftar walaupun hanya sebatas verifikasi administrasi, minus verifikasi faktual.

Persoalannya adalah apakah syarat parpol peserta pemilu pada tahun 2014 masih akurat atau lengkap sampai saat ini.

Paling tidak ada beberapa catatan untuk dipahami:

Pertama, banyak parpol peserta pemilu tahun 2014 kepengurusannya ganda akibat konflik internal.

Kedua, apakah ada jaminan bahwa parpol-parpol itu masih lengkap dengan struktur kepengurusan.

Banyak kepengurusan parpol terutama di kecamatan telah bubar dan keanggotannya banyak berubah akibat mengundurkan diri atau pindah ke parpol lain. Dalam hal kepemilikan sekretariat, banyak parpol yang tidak memiliki akibat bergantinya ketua parpol.

Selama ini oleh sebagian parpol mewajibkan ketua parpolnya bertanggungjawab menyediakan sekretariat. Ketika ketuanya berganti maka otomatis terjadi perubahan ketersediaan sekretariat.

Ketiga, jika parpol peserta pemilu 2014 setelah hasil verifikasi administrasi ternyata telah terjadi perubahan atau persyaratan tidak lagi lengkap maka apakah KPU dapat membatalkan parpol itu sementara UU sudah mengamanatkan kepesertaan mereka.

Baca Juga:  JPAR: Selamat untuk AARS, saya ajak pendukung “stop baku bully”
  • Bagikan