DPRD Manado gelar rapat paripurna Propemperda 2022 dan Penyampaian LKPJ Walikota 2021

  • Bagikan
Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey menandatanganani berita acara penyerahan keputusan DPRD Kota Manado tentang Propemperda Tahun 2022.

Manado, BERITASULUT.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado menggelar rapat paripurna tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2022, Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Manado tentang Propemperda Tahun 2022, serta Penyampaian Penjelasan Walikota Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Manado Tahun Anggaran 2021, Rabu (06/04/2022).

Rapat yang digelar di Kantor DPRD Kota Manado, Jalan Pemuda Sario, Manado, dipimpin Ketua Aaltje Dondokambey didampingi Wakil Ketua Noortje Van Bone dan Adrey Laikun, dihadiri langsung Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (AARS).

Rapat paripurna diawali dengan penyampaian Ketua DPRD Aaltje Dondokambey sebagai pemimpin rapat paripurna tentang beberapa Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan juga DPRD Kota Manado.

Selanjutnya adalah penyampaian laporan dari Bapemperda dan penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Anggota DPRD Andre Gerungan.

Apa itu Propemperda?

Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Kebijakan Propemperda diarahkan untuk:

a. membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. menyempurnakan Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat;

c. mempercepat proses penyelesaian rancangan Perda yang telah terprogram dan membentuk Perda yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

d. membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

e. membentuk Perda sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, professional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan

g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

Usai penyampaian laporan Bapemperda dilaksanakan penandatanganan berita acara penyerahan keputusan DPRD Kota Manado tentang Propemperda Tahun 2022.

Dalam penandatanganan ini berturut-turut dilakukan oleh Sekkot Manado dalam bentuk paraf dan tanda tangan dimulai dari Sekretaris DPRD Kota Manado, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD serta Walikota Manado, dan selanjutkan penyerahan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2022 dari Ketua DPRD kepada Walikota Manado.

Pada kesempatan menyampaikan sambutan, Walikota Manado menghaturkan terima kasih atas nama Pemkot Manado atas Penyampaian Propemperda 2022 serta penyampaian LKPJ 2021.

“Apa yang kami laksanakan pada 2021 adalah masa transisi untuk menjaga kesinambungan RPJMD 2016-2021 hingga RPJMD 2021-2026,” ujarnya.

Selanjutnya Walikota memaparkan kinerja keuangan tahun 2021 yang sampai saat ini masih sementara diudit oleh BPK. Pendapatan daerah terutama realisasinya juga disampaikan oleh Wali Kota termasuk besaran dana realisasi pajak daerah.

Hal lain ikut disampaikannya adalah soal belanja daerah dan lain sebagainya data-data keuangan yang masih sedang dilakukan.

Walikota berharap bahwa hal ini dapat dibahas oleh DPRD Kota Manado dan meminta untuk semua SKPD dapat bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka pembahasan LKPJ tahun 2021 ini.

Di akhir paripurna forum rapat menerima beberapa masukan dari anggota DPRD soal pembahasan lanjutan apakah harus melalui komisi atau dibentuk panitia khusus (pansus) untuk pembahasan lanjutan LKPJ Walikota ini.

Setelah rapat paripurna di skors selama 5 menit untuk memberi kesempatan setiap ketua-ketua fraksi berembuk bersama pimpinan sidang soal apakah pembahasan lanjutan lewat komisi atau pembentukan pansus LKPJ.

Akhirnya didapat kesepakatan bahwa pembahasan lanjutan LKPJ Walikota Tahun 2021 akan dilakukan lewat pembahasan pansus LKPJ 2021 Walikota Manado.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sebelum pembahasan lajutan terlebih dahulu akan dibentuk pansus yang personelnya langsung ditetapkan di sela rapat paripurna ini.

(adv/lipsus)

  • Bagikan