RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Upaya memperkuat sinergitas dalam menangani masalah perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menggelar Fasilitasi Kegiatan Puspa (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), Lamis (16/11/2023) bertempat di BPU Desa Minanga, Kecamatan Pusomaen.
Bertemakan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga, kegiatan ini melibatkan Ketua Forum Puspa Meksi Sahensolar, pengurus PKK kabupaten, pengurus dharma wanita, Camat Pusomaen, para hukum tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta stakeholder terkait. Dengan narasumber yakni Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat Jimi Pinangkaan bersama Jefri Poli.
Kepala Bidang Partisipasi Masyarkat DP3A Mitra, Masje Rotulung menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan ini sebagai upaya untuk mengurai problematika dan mencari solusi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.
“Bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi dan masukan,” tukas Rotulong.
“Untuk itulah Dibutuhkan sinergi yang kuat dari kelima unsur Pentahelix tersebut, sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan di sektor pemberdayaan perempuan dan anak, mulai dari tingkat kabupaten sampai pelosok desa,” tambahnya.
Kesempatan yang sama, Kepala DP3A Mitra, Sherly Rompas mengatakan, pemberdayaan perempuan dan anak merupakan isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis.
“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin kompleks sehingga harus ditangani secara sinergitas. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk ikut menyuarakan dan menuntut hak-hak perempuan dan anak agar tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi ketimpangan ekonomi, dan perdagangan orang,” ujar Rompas.
Rompas pun meyerukan agar Forum Puspa menyamakan persepsi dan kerjasama untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak.
Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan. Melakukan kajian dan merancang program, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta berpartisipasi dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (HENGLY)
I
