Manado, BERITASULUT.co.id – Untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) sumber daya manusia bidang hukum dan pengawasan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024, KPU Sulut melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Aryadua, Manado, 1-3 Desember 2023.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan bahwa tupoksi Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU meliputi penyusunan rancangan keputusan, telaah hukum dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penyelesaian sengketa, serta penanganan pelanggaran administrasi dan kode etik badan ad hoc.
“Perlunya penyamaan persepsi tentang tupoksi karena nantinya Divisi Hukum dan Pengawasan tidak hanya menangani permasalahan hukum saja tetapi terikat di semua sektor,” ujar Meidy.
Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola mengaku telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye yang sementara berjalan.
“Untuk itu kami mengharapkan masukan dan dukungan dari Divisi Hukum dan Pengawasan dalam konteks penyusunan keputusan dan perubahan keputusan,” ucapnya.
Disisi lain Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu mengungkapkan pentingnya ketelitian dalam penerbitan keputusan.
“Diharapkan juga produk-produk hukum baik Peraturan KPU, Keputusan KPU atau Surat Dinas KPU yang baru untuk segera mungkin dilakukan internalisasi,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi menginformasikan KPU Sulut sedang merancang waktu bimbingan teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi kepada PPK.
