“Jajaran BPK tidak putus-putusnya memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan atau kekurangan kami serta memberikan layout dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan,” ujarnya.
Terkait Opini WTP, Gubernur Olly juga berterima kasih kepada jajaran Pemprov Sulawesi Utara dan mitra kerja terkait dimana LKPJ tahun anggaran 2023 boleh dibuat secara baik walaupun tidak dipungkiri masih ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya.
“Kami percaya kelemahan-kelemahan yang ada akan memacu kerja kedepan, untuk pengelolaan keuangan daerah makin transparan akuntabel efektif dan efisien,” tukas Gubernur.
Dengan opini WTP dari BPK, dia mengajak jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mampu menjaga apa yang telah diraih bersama. Terus berpacu untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dan terus berpacu melakukan pembenahan-pembenahan pengelolan keuangan daerah.
“Mari kita sekalian untuk terus membangun sinergitas sebagaimana telah terjalin dan bekerja bersama dalam setiap program dan kegiatan pembangunan daerah demi mewujudkan visi 2021-2026 menuju Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasific,” pungkas orang nomor satu Sulut itu.
Hadir pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Ketua BPK RI, Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulut, jajaran Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemprov Sulut serta undangan lainnya.
(ADVERTORIAL/DKIPS)
