Keppres Jokowi: Jabatan ODSK periode kedua hanya 3 tahun, KPU susun simulasi

  • Bagikan
Olly Dondokambey dan Steven Kandouw didampinmgi isteri, menggelar doa sebelum dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2021-2024, di Istana Negara, Senin (15/02/2021) siang.(foto: ist)
Olly Dondokambey dan Steven Kandouw didampinmgi isteri, menggelar doa sebelum dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2021-2024, di Istana Negara, Senin (15/02/2021) siang.(foto: ist)

MANADO, BERITASULUT.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Olly Dondokambey – Steven Kandouw (ODSK) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) di Istana Negara, Senin (15/02/2021) siang.

Menariknya, pasangan petahana yang diusung PDI Perjuangan ini, tidak akan menjabat selama 5 tahun hingga 2026, tetapi hanya akan menjabat 3 tahun saja hingga 2024.

Hal itu diperkuat dengan pelantikan keduanya sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19/p sampai 21/p 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Wakil Gubernur Sulut dan Kaltara masa jabatan 2021-2024.

Masa jabatan tiga tahun ini juga sebagaimana tertuang dalam laman Humas Pemprov Sulawesi Utara.

Jabatan hanya sampai 2024, mengingat rencana pemerintah yang akan menggelar Pilkada Serentak seluruh Indonesia, baik jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun jabatan Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Wakil Bupati, pada tahun 2024 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sendiri mulai menyusun simulasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Seperti diketahui pada 2024 mendatang, tidak saja Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan tapi juga Pilkada.

Aggota KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, dalam hal UU Pemilu dan UU Pilkada yang masih berlaku sekarang ini dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024, dapat diperoleh gambaran simulasi tahapan yang saling bersinggungan/beririsan.

Ia mengatakan ada beberapa ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada yang harus diperhatikan. Di UU Pemilu ada di pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7. Dimana hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Lalu pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Ketentuan yang diperhatikan dari UU Pilkada yakni di pasal 201 ayat 8 bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024.

Baca Juga:  Bawaslu dan Gakkumdu Minsel bahas potensi pelanggaran pidana di Pilkada 2020

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dibuat simulasi Pilkada 2024 sebagai berikut, dimulai dari tahapan Pilkada 11 bulan sebelum coblosan yakni dimulai Oktober 2023, pencalonan Agustus 2024 harus sinkron dengan hasil Pileg DPRD 2024, dan Hari H pencoblosan digelar November 2024.

Hasyim menyebut ada beberapa ketentuan regulasi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan syarat pencalonan dan syarat calon dalam pemilu dan pilkada, sehubungan dengan tahapan pemilu dan pilkada 2024 yang saling bersinggungan/beririsan. Misalnya saja di UU Pemilu harus diperhatikan pasal 170 ayat 1,2,3 dan pasal 171 ayat 1,2,3,4.

Kemudian di UU Pilkada ketentuan yang harus diperhatikan adalah pasal 7 ayat 2 dan pasal 40 ayat 1, 3. “Demikian simulasi Pilkada 2024, sebagai bahan pertimbangan para pihak (stakeholders) kepemiluan,” tutur Hasyim.(DONWU/SINC)

  • Bagikan