Ketiga, perjuangan parpol akan terbentur juga dengan persepsi publik terhadap parpol yang dianggap makin buruk belakangan ini. Penilaian itu disebabkan buruknya kinerja parpol dalam mempersiapkan calon pemimpin publik.
Akibatnya banyak politisi parpol melakukan korupsi, menghalalkan segala cara untuk berkuasa seperti menyogok pemilih (politik uang) untuk mendapatkan suara, menyuap penyelenggara untuk mengubah hasil pemilu serta mengadu domba pemilih dengan politisasi sara.
Tata kelola kekuasaan oleh kader-kader parpol kerap bukan untuk kepentingan rakyat tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri dan parpol.
Publik sepertinya tidak akan yakin apakah tabiat parpol baru akan berbeda dengan tabiat buruk parpol lama. Sebab sebagian besar parpol yang sudah ada saat ini, saat waktu proses perjuangannya untuk menjadi peserta pemilu juga melakukan cara memengaruhi pemilih dengan ikrar dan janji sebagaimana apa yang dilakukan oleh pendiri parpol baru saat ini.
Pasca tumbangnya orde baru dan memasuki era reformasi ada banyak elite mendirikan parpol baru. Untuk mendapatkan dukungan pemilih, para pendiri selalu mengajak masyarakat untuk berkaca pada parpol lama yang cenderung korup, nepotisme dan kolusi. Sehingga mereka menawarkan diri sebagai elite dan parpol baru sebagai solusi.
PKS pada awal pendiriannya mengusung semangat dakwah dan antikorupsi. Tapi Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK karena korupsi.
