Legislator PDIP Sulut ini sikapi penghapusan tenaga honorer mulai 2023

  • Bagikan
Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Fabian Kaloh.(ist)

Manado, BERITASULUT.co.id – Status tenaga honorer akan selesai pada tahun 2023, dan tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Terkait tenaga honorer, melalui Peraturan Pemerintah, diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (17/01/2022) lalu.

Tjahjo mengatakan, adapun beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.

Karena kebijakan penghentian tenaga honorer berlaku hingga daerah, sehingga ditanggapi Anggota Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh.

“Kebijakan ini (penghapusan tenaga honorer) bukan baru kali ini saja. Sudah sejak lama, bahkan saat saya masih aktif di birokrat kebijakan ini telah dilakukan pemerintah,” ujarnya, Kamis (03/02/2022).

Politisi PDIP berujar, kebijakan yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB ini pasti sudah melalui berbagai penelitian dan kajian.

“Dengan kebijakan baru, kita harus patuh dan taat dengan aturan itu,” tukasnya, seraya berujar bahwa pengangkatan pegawai PPPK tenaga kesehatan dan pendidikan diprioritaskan.

(donwu)

Baca Juga:  FDW-PYR hadiri sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI
  • Bagikan