Mantan Plt Gubernur Sulut Agus Fatoni ingatkan daerah segera buat Perda Retribusi PBG, ini batas waktunya

  • Bagikan
Mantan Plt Gubernur Sulut yang kini menjabat Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, saat rapat Sosialisasi SEB tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi PBG, Jumat (04/03'2022).

Jakarta, BERITASULUT.co.id – Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sangat mendesak dibuat.

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan pembentukan peraturan tersebut.

“Pemda diharapkan segera mengimplementasikan peraturan tentang PBG dan membentuk Perda tentang Retribusi PBG agar proses retribusi atas pelayanan PBG, serta pendirian bangunan berjalan dengan baik,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, Jumat (04/03/2022) kemarin.

Guna memudahkan langkah tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi PBG.

“Pemerintah bermaksud untuk menuju ke standar yang lebih konsisten atas pembangunan bangunan-bangunan gedung di seluruh Republik Indonesia,” kata Suhajar ketika menjadi pembicara kunci pada Rapat Sosialisasi SEB tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi PBG secara virtual.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menegaskan, apabila pemda belum membuat Perda tentang Retribusi PBG, masih diperkenankan menggunakan Perda mengenai Retribusi IMB maupun Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang di dalamnya mengatur ketentuan retribusi IMB.

Baca Juga:  Kaban Bart Assa: Bukan cuma di Pemkot Manado TPP belum cair
  • Bagikan