Manado,BERITASULUT.CO.ID – Sepanjang periode 2021 hingga 2025, berbagai indikator makro pembangunan Sulawesi Utara menunjukkan tren yang positif dan konstruktif, khususnya pada tahun 2025.
Hal ini disampaikan Gubernur MAYJEN TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE. Dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian dan Penjelasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Yang dilaksanakan di DPRD Sulut, Selasa (23/6/2026).
Menurut Ketua DPD Partai Gerinda Sulut ini bahwa pengelolaan anggaran yang akuntabel ini tentu menjadi tidak bernilai jika tidak memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Katanya, Pertumbuhan ekonomi kita secara konsisten bergerak dinamis di atas rata-rata pertumbuhan nasional, di mana pada tahun 2025, Sulawesi Utara tumbuh sebesar 5,66 persen, diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
“Di sisi lain, kitaberhasil menekan angka kemiskinan menjadi 6,62 persen pada tahun 2025, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang bertengger di angka 8,25 persen. Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus menurun dari 5,85 persen menjadi 5,78 persen pada tahun 2025,”ujar Gubernur.
Bahkan disampaikannya, dimaan Stabilitas perekonomian daerah pun terjaga dengan baik, tercermin dari angka inflasitahun 2025 yang mampu kita kendalikan secara ketat pada angka 1,23 persen, jauh lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
“Keberhasilan ekonomi ini berjalan selaras dengan peningkatankualitas hidup manusia di Bumi Nyiur Melambai,”terangnya.
Selain itu, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara terus melesat naik dari 75,03 pada tahun 2024 menjadi 76,32 pada tahun 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90.
“Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan dari21,6 persen pada tahun 2021 menjadi 21,3 persen pada tahun2023 dan terus menunjukkan trenperbaikan berkelanjutan. Lebih lanjut, keberpihakan kitapada sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama masyarakat juga berbuah manis. Nilai Tukar Petani (NTP) kita meningkat signifikan dari 114,14 di tahun 2024 menjadi 125,21 di tahun 2025, diikuti dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang turut meningkat dari 107,68 menjadi 112,17 pada tahun 2025,”ucapnya.
Selain itu Gubernur pun mengatakan bahwa Sejalan dengan capaian indikator pembangunan, Sulawesi Utara juga mendapatkan dan memperoleh berbagai prestasi yang membanggakan.
“Pada tahun 2025, kita berhasil melakukan Revitalisasi Total terhadap Museum Negeri Sulawesi Utara menjadi pusatwisata edukasi dan destinasibudaya yang modern, yang telah diresmikan tahun ini. Lebih dari itu, Sulawesi Utara juga mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebuah bukti komitmen nyata pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja di daerah kita. Prestasi demi prestasi ini kemudian diakui di tingkatr egional, dimana Sulawesi Utara dianugerahi penghargaan Terbaik Tingkat Provinsi Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat Regional Sulawesi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, serta penghargaan Terbaik II Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,”jelasnya.
Kemudian, terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kali secara berturut-turut.
“Opini WTP ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulut dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari penyelenggaraanpemerintahan yang baik,”tandasnya.
Namun demikian, capaian-capaian positif ini patut harus di syukuri dan banggakan bersama, tetapi tidak boleh membuat lengah.
“Justru melalui penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, kita diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengendalian intern, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil, serta memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sulut,”pungkasnya.
