Fatoni menjelaskan, sampai batas waktu tersebut, pemda diperbolehkan menarik retribusi PBG menggunakan Perda Retribusi IMB ataupun Retribusi Perizinan Tertentu.
Namun demikian, pemda tetap diminta melakukan percepatan pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana amanat Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Daerah juga harus terus mempersiapkan Perda tentang PBG ini dan kemudian disatukan tentang perda pajak dan retribusi lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga Perda PBG ini nanti menjadi satu kesatuan,” tutur Fatoni.
Ia menambahkan, pemda yang belum memiliki Perda mengenai Retribusi PBG, dalam memberikan pelayanan PBG diminta melakukan perhitungan retribusi secara manual dan mengunggah hasilnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Namun, bila daerah tersebut telah mempunyai Perda mengenai Retribusi PBG cukup menggunakan fitur perhitungan otomatis dalam SIMBG,” tukasnya.
(inaf)
