Batas 30 September, hindari data ranmor dihapus! Jasa Raharja Sulut bersama Tim Pembina Samsat lakukan ini

  • Bagikan
Spanduk seperti ini, salah satu cara sosialisasi yang dilakukan Jasa Raharja Sulut bersama Tim Pembina Samsat.

Manado, BERITASULUT.co.id – PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Tim Pembina Samsat Sulut melakukan pemasangan spanduk di seluruh Kantor Bersama Samsat se-Sulut dan di beberapa tempat strategis.

Isinya dalam rangka sosialisasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta kebijakan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) terkait insentif pajak kendaraan bermotor yang akan berakhir pada 30 September 2022.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulut Amaluddin Salam berujar, sosialisai ini bertujuan menginformasikan kepada masyarakat tentang penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa STNK.

Tahapan sanksi yaitu Surat Peringatan Selama 5 Bulan – Blokir Registrasi Kendaraan Selama 1 bulan – Hapus Data Induk Selama 12 Bulan – Hapus Data Registrasi Secara Permanen.

Disampaikan juga pada masyarakat bahwa saat ini sedang diberlangsukannya pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda pajak ini sudah di mulai dari tanggal 1 Agustus s/d 30 September 2022.

Dimana Pemprov Sulut telah membuat kebijakan pembebasan denda pajak yang meliputi Denda PKB, Denda BBN-KB I, Denda BBN-KB II dan Denda SWDKLLJ Tahun Lewat dengan kategori untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

“Pemilik kendaraan bermotor diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum berakhirnya periode kebijakan pembebasan denda,” ujar Amaluddin, Rabu (21/9/2022) pagi.

Jasa Raharja diberikan mandat untuk menjalankan UU Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP No.lmor 17 Tahun 1965 mengenai asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum di darat, laut, udara, danau, sungai dan penyeberangan.

Serta UU Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP Nomor 18 Tahun 1965 mengenai asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Baca Juga:  Tegas! Kapolda Sulut minta masyarakat segera laporkan pinjol peneror

“Khusus untuk kecelakaan lalu lintas dihimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ secara tertib setiap tahunnya di Kantor Bersama Samsat guna memastikan keterjaminan korban kecelakaan lalu lintas jalan,” kata Amaluddin.

(bsc)

  • Bagikan