Adri juga mengatakan persoalan ini sudah dilaporkan juga kepada anggota DPRF Minahasa.
“Kami tegas menolak, bahkan pondasi yang dbangun kami bongkar dan tutup, tapi Pak Hukumtua menggunakan kewenangan dengan meminta pengamanan aparat kepolisian,” tandas Adri dengan nada kesal.
Mendengar aspirasi dan keluhan ini, HVK langsung melakukan koordinasi dengan Kadis Pariwisata Sulut Henri Katjili, dan terinformasi jika bantuan yang diberikan itu harusnya digunakan untuk pusat pelatihan pariwisata, di lahan yang tidak digunakan.
HVK pun mendorong agar semua stakholder terkait melakukan koordinasi guna mencari solusi terbaik atas persoalan ini.
“Semua harus duduk bersama untuk secepatnya mencari solusi terbaik. Bersikap tenang jangan sampai persoalan ini memicu terjadinya konflik kepentinga ,” ucap HVK yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Sulut.
(ika)
